JK: Operasi Senyap Bail Out Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden periode 2004-2009 M Jusuf Kalla alias JK menyebut proses pengucuran dana talangan atau bail out Bank Century sebagai operasi senyap. Pasalnya, dirinya sebagai ad interim presiden selama Presiden Susilo Bambang Yudhono berada di luar negeri pada 13-25 Oktober 2008 tidak mengetahui adanya pembahasan bail out Century.

"Jadi ini misterisnya. Kenapa operasi senyap? Kenapa pejabat presiden (JK) sampai tidak tahu?," kata JK saat memberi keterangan di Tim Pengawas Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 19/9/2012 ).

Dalam rapat itu, JK kembali mengulang apa yang sudah dia sampaikan ketika di Pansus Hak Angket Bank Century tahun 2010 . Awalnya, JK dipertanyakan oleh timwas mengenai rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 9 Oktober 2008 di Istana Negara. Rapat itu membahas antisipasi kritis ekonomi.

JK tak ikut dalam rapat itu lantaran tidak diundang. JK mengaku tidak mempermasalahkan dirinya tidak diundang meskipun ketika itu berada di Jakarta. Menurut JK, rapat itu didahului rapat besar yang dihadiri jajaran menteri, para gubernur, dan pengusaha. Mereka mengeluhkan dan mengkhawatirkan dampak krisis ekonomi Amerika Serikat. JK hadir dalam rapat itu.

JK juga mengungkap peristiwa ketika empat menteri dan Gubernur Bank Indonesia menemuinya pada 13 Oktober 2008 . Mereka, kata dia, meminta persetujuan blanket guarantee atau jaminan penuh atas deposito di bank. Namun, JK menolak lantaran pemerintah tidak perlu menanggung kesalahan bank milik asing. Adapun bank milik negara sudah dijamin penuh.

Politisi Golkar ini mengatakan, solusi yang disetujuinya ketika itu, yakni meningkatkan jaminan deposito dari Rp 200 juta menjadi Rp 2 miliar. Namun, kata dia, rupanya tim perekonomian pemerintah membutuhkan "senjata pamungkas" untuk penggelontoran dana. Maka keluar (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Ketua Palang Merah Indonesia ini mengaku tidak ikut dalam pembicaraan penerbitan perppu. Dia menilai perppu itu tidak adil dan janggal lantaran Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas untuk mengeluarkan berapapun dana asalkan alasannya akan berdampak sistemik.

JK mengatakan, dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan ketika itu, Sri Mulyani, selalu menyebut masalah Bank Century tidak akan berdampak sistemik. Dalam rapat, Bank Century dinilai sebagai bank kecil.

Ketika rapat pada 20 November sore, JK dilaporkan bahwa keadaan ekonomi Indonesia terkendali. "Tapi malamnya, krisis besar negeri ini. Gila memang," kata JK.

Politisi Partai Golkar itu mengaku marah kepada Boediono (saat itu Gubernur BI) ketika melaporkan bahwa dana Rp 2,5 triliun untuk Bank Century raib. JK tak tahu ternyata dana telah dikucurkan BI.

"Saya marah, kenapa Anda lapor keadaan begini, Rp 2,5 triliun sudah hilang. Berarti Anda dirampok dong? Iya dirampok. Itu percakapan saya dengan Boediono, duit diambil pemiliknya (Robert Tantular). Karena itu tangkap yang merampok. Tidak mau ditangkap pula, terpaksa saya perintahkan Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) tangkap rampoknya (Robert) dalam dua jam. Pak Kapolri lalu perintahkan Pak Kabareskrim (Komjen Susno Duadji)," papar JK.

Berita terkait pemanggilan Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari"