Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Dirut PLN Mengaku Tak Terlibat Proyek PLTU Tarahan

Kompas.com - 11/09/2012, 20:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Dirut  PT PLN, Eddie Widiono mengaku tidak terlibat dalam mengurus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung 2004 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau sepanjang yang saya tahu dari Pak Eddie, Pak Eddie justru enggak tahu. Cuma kita belum pernah dengar kasus ini," kata pengacara Eddie, Maqdir Ismail saat dihubungi, Selasa (11/9/2012).

Menurut Maqdir, Eddie mengatakan bahwa proyek PLTU Tarahan tersebut merupakan tanggung jawab manajer umum wilayah Lampung sehingga tidak ada hubungannya dengan jajaran direksi. "Sepanjang yang saya tahu, ini kan di wilayah, tentu yang me-manage (mengatur) per wilayah, tidak berhubungan dengan direksi. Keputusan akhir ada pada wilayah, per general manager," ungkapnya.

Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan Eddie terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan suap PLTU Tarahan tersebut. Eddie sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Izedrik Emir Moies. Namun, Eddie batal diperiksa KPK hari ini lantaran terpidana kasus korupsi proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang itu tidak mendapat izin keluar tahanan.

Eddie ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukum Eddie lima tahun penjara. Sesuai dengan aturan, KPK harus mendapat izin dari lembaga pemasyarakatan sebelum memeriksa seseorang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Eddie dijadwalkan untuk diperiksa KPK karena dia dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi PLTU yang melibatkan Emir Moeis tersebut.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi PLTU merupakan pengembangan kasus CIS-RIS yang melibatkan Eddie. Proyek PLTU Tarahan 2004 yang diduga dikorupsi Emir ini memang di bawah PT PLN. Kejanggalan proyek listrik Tarahan tersebut terungkap sejak penentuan pemenang tender delapan tahun lalu. Saat itu, Eddie menjabat Dirut PT PLN.

Berdasarkan pemberitaan di media, PT PLN memenangkan penawar tertinggi, yakni konsorium PT Alstom dan Marubeni dalam tender proyek PLTU Tarahan. Padahal, berdasarkan evaluasi panitia tender, penawar terendah, yakni konsorium Mitsubisi dan Foster Wheeler telah dinyatakan sebagai pemenang.

Manajemen PT PLN sempat meminta evaluasi tender diulang hingga pada evaluasi keempat, konsorsium PT Alstom dan Marubeni dinyatakan sebagai pemenang tender. Itupun terjadi setelah panitia tender diganti.

Terkait keterlibatan Eddie dalam kasus PLTU tersebut, Bambang mengatakan hal itu tergantung pengembangan. "Apakah EW (Eddie Widiono) akan tersangkut, nanti pengembangan yang akan menjawab," ucap Bambang beberapa waktu lalu.

Informasinya, permainan dalam kasus PLTU Tarahan ini tidak terlepas dari kedekatan Emir dengan Eddie Widiono. Meskipun membantah menerima suap, Emir Moeis mengakui pertemanannya dengan Eddie. "Eddie Widiono memang teman saya, tapi soal PLTU Tarahan, saya tidak pernah bicara dengan dia," ujar Emir.

Terkait hubungan kedekatan ini, Maqdir juga mengakui kalau kliennya berteman dengan Emir. "Iya mereka teman, tetapi berteman saja tidak membuktikan bahwa ada hanky-panky," kata Maqdir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com