Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir Diduga Terima Suap Lebih dari 300.000 Dollar AS

Kompas.com - 26/07/2012, 19:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Izederik Emir Moeis, diduga menerima suap dari perusahaan berinisial AI terkait proyek pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung 2004. Nilai suap yang diduga diterima Emir lebih dari 300.000 dollar AS. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

"Kasusnya IEM (Izederik Emir Moeis) diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU di Tarahan, Lampung 2004. Uang yang diduga dijadikan dasar dari tuduhan lebih dari 300.000 dollar AS," kata Bambang.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang 300.000 dollar AS tersebut diterima Emir secara bertahap dalam kurun waktu 2004-2005. Aliran dana ke Emir ini, salah satunya terlacak dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B.

Selaku anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009, Emir diduga menerima pemberian atau janji yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Mengenai modus yang diduga dilakukan Emir, Bambang mengatakan kalau hal itu akan menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada saksi dan tersangka nantinya. "Itu pertanyaan penyidik yang akan ditanyakan kepada saksi dan tersangka," ujar Bambang.

Terkait kasus PLTU ini, KPK sudah meminta Imigrasi mencegah Emir bepergian ke luar negeri. Bersamaan dengan Emir, KPK juga mencegah dua pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama, Zuliansyah Putra Zulkarnain dan Reza Roestam. Hari ini, penyidik KPK menggeledah rumah Emir, rumah Zuliansyah, dan kantor PT AI di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Emir mengaku banyak tahu soal proyek pembangunan PLTU Tarahan lantaran pernah berada di Komisi yang membidangi energi. Namun, Emir mengaku tidak tahu bahwa ada penyimpangan dalam proyek tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com