Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maruarar: Rakyat Butuh Bukti Presiden Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 22/07/2012, 06:06 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga dan anggota komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan hanya mewacanakan reshuffle kabinet. SBY harus secepatnya merealisasikan reshuffle kabinet karena rakyat membutuhkan bukti bukan hanya sekadar wacana.

Ungkapan tersebut terkait pernyataan SBY akan keberadaan para menteri yang tidak efektif karena hanya mengurusi partai politik daripada rakyat.

"SBY harus segera melaksanakannya (reshuffle kabinet) jangan hanya diomongin saja. Rakyat butuh bukti," ujar Maruarar di Jakarta, Sabtu (21/07/2012) malam.

Maruarar menjelaskan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah presidensiil. Semua masyarakat, menurutnya, mengetahui kewenangan Presiden untuk mereshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tersebut sebagai otoritas penuh seorang presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil.

PDI Perjuangan, menurutnya, menaruh harapan besar pada SBY untuk mereshuffle kabinet demi perbaikan taraf hidup khalayak masyarakat Indonesia yang masih hidup sengsara.

"Kita (PDIP) setuju, tidak ragu-ragu dukung SBY untuk melakukannya (reshuffle), asal selama itu sesuai dengan ideologi PDIP yang pro wong cilik," tambahnya.

Dirinya turut mengungkapkan bahwa PDIP tidak perlu jatah jabatan menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle. PDIP akan tetap sportif sebagai pihak oposisi, sebagai pengingat SBY atas kebijakannya yang merugikan rakyat.

"Kebijakan SBY untuk mereshuffle menteri kabinet yang tidak efektif karena sibuk di parpol adalah keputusan yang benar demi kepentingan bangsa. SBY jangan sampai lamban dan terlambat lagi (reshuffle kabinet). Rakyat kan tahunya itu figur presidennya bukan menteri karena kan yang milih menteri itu presiden. Jadi SBY dalam hal ini harus memberikan bukti pada masyarakat," imbaunya.

Maruarar turut menambahkan, jika SBY salah pilih orang bukan hal yang patut untuk sepenuhnya disalahkan pada Presiden. SBY dalam hal ini masih dapat meminta jajaran menterinya memperbaiki diri agar reshuffle tidak selalu sering berulang karena justru akan menjadi bumerang bagi target pencapaian pemerintahan SBY-Boediono.

Maruarar optimistis, rakyat mendukung reshuffle kabinet. Pasalnya, seorang menteri kabinet yang kinerjanya tidak bagus atau banyak mendapatkan rapor merah sebagai buah dari banyaknya masalah hukum yang menjerat para menteri, seharusnya ditanggapi SBY dengan aksi cepat tanggap, bukan terlebih dulu berkeluh kesah tentang menteri tidak efektif dan mewacanakan reshuffle.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com