Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maruarar: Rakyat Butuh Bukti Presiden Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 22/07/2012, 06:06 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga dan anggota komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan hanya mewacanakan reshuffle kabinet. SBY harus secepatnya merealisasikan reshuffle kabinet karena rakyat membutuhkan bukti bukan hanya sekadar wacana.

Ungkapan tersebut terkait pernyataan SBY akan keberadaan para menteri yang tidak efektif karena hanya mengurusi partai politik daripada rakyat.

"SBY harus segera melaksanakannya (reshuffle kabinet) jangan hanya diomongin saja. Rakyat butuh bukti," ujar Maruarar di Jakarta, Sabtu (21/07/2012) malam.

Maruarar menjelaskan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah presidensiil. Semua masyarakat, menurutnya, mengetahui kewenangan Presiden untuk mereshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tersebut sebagai otoritas penuh seorang presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil.

PDI Perjuangan, menurutnya, menaruh harapan besar pada SBY untuk mereshuffle kabinet demi perbaikan taraf hidup khalayak masyarakat Indonesia yang masih hidup sengsara.

"Kita (PDIP) setuju, tidak ragu-ragu dukung SBY untuk melakukannya (reshuffle), asal selama itu sesuai dengan ideologi PDIP yang pro wong cilik," tambahnya.

Dirinya turut mengungkapkan bahwa PDIP tidak perlu jatah jabatan menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle. PDIP akan tetap sportif sebagai pihak oposisi, sebagai pengingat SBY atas kebijakannya yang merugikan rakyat.

"Kebijakan SBY untuk mereshuffle menteri kabinet yang tidak efektif karena sibuk di parpol adalah keputusan yang benar demi kepentingan bangsa. SBY jangan sampai lamban dan terlambat lagi (reshuffle kabinet). Rakyat kan tahunya itu figur presidennya bukan menteri karena kan yang milih menteri itu presiden. Jadi SBY dalam hal ini harus memberikan bukti pada masyarakat," imbaunya.

Maruarar turut menambahkan, jika SBY salah pilih orang bukan hal yang patut untuk sepenuhnya disalahkan pada Presiden. SBY dalam hal ini masih dapat meminta jajaran menterinya memperbaiki diri agar reshuffle tidak selalu sering berulang karena justru akan menjadi bumerang bagi target pencapaian pemerintahan SBY-Boediono.

Maruarar optimistis, rakyat mendukung reshuffle kabinet. Pasalnya, seorang menteri kabinet yang kinerjanya tidak bagus atau banyak mendapatkan rapor merah sebagai buah dari banyaknya masalah hukum yang menjerat para menteri, seharusnya ditanggapi SBY dengan aksi cepat tanggap, bukan terlebih dulu berkeluh kesah tentang menteri tidak efektif dan mewacanakan reshuffle.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com