Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Juga Geledah Kantor Adhi Karya dan Wijaya Karya terkait Hambalang

Kompas.com - 19/07/2012, 20:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi turut menggeledah kantor PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Kamis (19/7/2012). Selain dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, KPK menggeledah kantor Pekerjaan Umum di Jakarta Timur. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tujuh lokasi secara serempat terkait penyidikan Hambalang.

Sebelumnya diberitakan, KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta serta gedung arsip Kemenpora di Cibubur, Jakarta.

"Penggeledahan itu di tujuh lokasi secara serempak, beberapa di antaranya di Kemenpora di Jakarta, di Cibubur, Adhi Karya, Wijaya Karya di Jaksel dan Jaktim, serta kantor PU di Jaktim," kata. Menurut Bambang, penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti tambahan. PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya merupakan perusahaan rekanan proyek Hambalang.

KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar sebagai tersangka dugaan korupsi Hambalang. Selaku pejabat pembuat komitmen, Dedi diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. Mengenai nilai kerugian negaranya, belum dapat dipastikan.

Bersamaan dengan penetapan Dedi sebagai tersangka, KPK juga mengumumkan telah meminta Imigrasi mencegah tiga orang dari perusahaan konsultan manajemen pembangunan bepergian ke luar negeri. Ketiga orang yang dicegah itu adalah Direktur Ciriajasa Cipta Mandiri, Aman Santoso, Direktur Yodha Karya, Yudi Wahyono, dan Direktur CV Rifa Media, Lisa Lukitawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com