Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Dukung Ibas Dampingi Ical

Kompas.com - 02/07/2012, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung jika Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Pemilihan Presiden 2014.

Anas kepada pers di Jakarta, Senin (2/7/2012) pagi, juga tidak mempermasalahkan Aburizal Bakrie (Ical) yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai capres.

"Saya kemarin diundang Pak Ical ketika deklarasi. Silakan duluan, nanti kita ketemu 2014. Kalau masalah menggandeng Mas Ibas, tanya sama Mas Ibas. Kalau saya setuju," ujar Anas seusai acara nonton bareng final Piala Eropa bersama jajaran DPP Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat DPR.

Ibas apresiasi

Menurut Anas, Partai Demokrat sampai saat ini belum pernah membicarakan mengenai capres atau cawapres yang akan diusung. "Ini kan baru 2012. Nanti kita 2014 baru akan ditetapkan. Dalam politik Partai Demokrat kan tepat waktu. Sabar saja," katanya.

Sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menanggapi pencalonan Ical sebagai capres dan juga pernyataan Ical bahwa akan menggandeng dirinya sebagai pasangan cawapres mengapresiasi hal itu. Namun, menurut dia, Partai Demokrat sampai saat ini belum memutuskan mengenai hal itu.

Dia pun mengucapkan selamat atas penetapan Ical sebagai capres 2014 dari Partai Golkar. "Saya apresiasi pernyataan Pak Ical. Tapi, sampai hari ini PD belum menentukan dan belum ada pembahasan. Demokrat belum memutuskan," katanya.

"Saya ucapkan selamat dan sampai ketemu di final 2014 nanti," katanya.

"Tentunya 2012 ini kita akan fokus konsolidasi. Apa yang disampaikan ketua umum sudah seperti apa yang sudah kerap media beritakan adalah benar. Semoga PD tetap solid dan bersatu. Kesolidan sampai detik ini masih terlihat di Demokrat," katanya.

Sementara mengenai adanya desakan mundur terhadap Anas sebagai ketua umum karena diduga terlibat kasus korupsi, Ibas mengatakan, dirinya skeptis karena sesuai dengan konstitusi partai, jika seseorang belum apa-apa maka kader tersebut belum bisa diberhentikan.

"Kalau belum apa-apa, ya belum bisa diberhentikan. 'Kan enggak bisa seseorang belum ada apa-apa diberhentikan. Cara seperti ini juga tidak sesuai dengan etika," katanya.

"Kalau dikatakan saat ini suara partai turun, itu pun menurut saya buat parpol biasa saja. Survei 'kan bisa menjadi bahan evaluasi dan feedback untuk tidak lupa diri. Kita harus lebih bisa merangkul masyarakat dan meramu program-program kerakyatan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com