Kompas.com - 27/06/2012, 19:42 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai tahun ini, Muhammadiyah tidak lagi mengikuti sidang isbat yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Muhammadiyah tetap dengan metodenya menggunakan ilmu esakta, yaitu astronomi, untuk menetapkan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Tahun ini, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadhan jatuh pada 20 Juli 2012 dan salat tarawih dimulai pada 19 Juli 2012 malam.

"Kami sudah bisa menetapkan awal puasa, juga hari raya, sampai 100 tahun ke depan. Hal itu karena kami memiliki rumus esakta, seperti astronomi dan falak, sehingga sidang isbat tidak diperlukan lagi oleh kami," ujar Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/6/2012).

Dia menilai pelaksanaan sidang isbat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut mengacu pada sidang isbat tidak ada diskusi. Dalam sidang tersebut keputusan hanya dipegang satu orang dan hal itu, menurut dia, tidak layak bagi kalangan lain yang menghendaki tukar pikiran, seperti yang diharapkan Muhammadiyah.

"Menurut kami, sidang isbat tidak perlu karena melalui sidang itu, pemerintah tidak mengayomi umat. Dalam sidang itu, aspirasi banyak kalangan tidak terwadahi karena tidak ada tukar pendapat," lanjutnya.

Sidang isbat adalah sidang untuk memutuskan awal puasa dan jatuhnya hari raya Idul Fitri yang dihadiri ormas Islam. Keputusan dalam sidang isbat sepenuhnya berada di tangan Kementerian Agama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

    KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

    Nasional
    Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Nasional
    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Nasional
    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Nasional
    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Nasional
    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Nasional
    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Nasional
    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

    Nasional
    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Nasional
    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Nasional
    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.