Pembangunan Gedung Baru KPK Bisa Gaduh - Kompas.com

Pembangunan Gedung Baru KPK Bisa Gaduh

Kompas.com - 25/06/2012, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mempersilakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikeras membangun gedung baru dengan alasan untuk peningkatan kinerja lembaganya.

Namun pembangunan itu hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Komisi III DPR. Apalagi, jika KPK akan menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru tersebut.

"Bagus-bagus saja. Hanya perlu dipikirkan dampaknya, jika kemudian langkah itu diikuti oleh lembaga lain seperti TNI, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Banda Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Kepresidenan, dan bahkan DPR atau DPD," ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada Kompas, Senin (25/6/2012) malam ini di Jakarta.

Menurut Bambang, kondisinya pasti akan gaduh sekali, manakala lembaga-lembaga negara lainnya juga akan memenuhi keinginan yang sama dengan anggaran negara yang terbatas.

"Mereka akan saling menghimpun dana masing-masing dengan segala masalahnya," kata Bambang lagi.

Menurut Bambang, Komisi III DPR berpandangan peningkatan anggaran yang setiap tahun diberikan kepada KPK, harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya.

"Termasuk usulan pembangunan gedung baru. KPK harus menunjukkan kinerjanya untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Bank Century, Wisma Atlet, proyek Hambalang, dan sebagainya," ucap Bambang.

Bambang menegaskan, tTidak benar kalau dikatakan Komisi III DPR menghambat anggaran pembangunan gedung baru KPK.

"Sebaliknya, Komisi III DPR sebagai partner KPK justru sangat memahami kebutuhan-kebutuhan KPK. Akan tetapi persoalannya adalah rapat pleno Komisi III pada masa persidangan tahun yang lalu, semua fraksi melalui juru bicara fraksinya masing-masing menyampaikan pendapatnya, untuk sepakat menunda. Termasuk pula Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra," kata Bambang.

Lebih jauh Bambang mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Komisi III DPR saat itu adalah karena status KPK sebagai institusi ad hoc.

"Karena statusnya yang ad hoc itu, muncul pemikiran apakah tidak lebih baik memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang banyak kosong dan tidak terpakai, atau gedung-gedung sitaan eks BPPN yang juga banyak menganggur," paparnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisSuhartono
    EditorAgus Mulyadi

    Terkini Lainnya

    Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD

    Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD

    Nasional
    Berita Populer Regional: Serial Romansa Pebulu Tangkis Huang Hua dan Tertangkapnya Bos Miras Oplosan

    Berita Populer Regional: Serial Romansa Pebulu Tangkis Huang Hua dan Tertangkapnya Bos Miras Oplosan

    Regional
    Berita Populer: Ayah Perkosa Anak Kandung, hingga Pria Tambun Berubah Jadi Juara Binaraga

    Berita Populer: Ayah Perkosa Anak Kandung, hingga Pria Tambun Berubah Jadi Juara Binaraga

    Internasional
    Jalan Sempit Bersihkan Timbunan Sampah Plastik di Kolong Tol di Tanjung Priok

    Jalan Sempit Bersihkan Timbunan Sampah Plastik di Kolong Tol di Tanjung Priok

    Megapolitan
    Berita Populer Nasional: Jaket Jins Andalan Jokowi di IIMS 2018 dan Skenario Kecelakaan Novanto

    Berita Populer Nasional: Jaket Jins Andalan Jokowi di IIMS 2018 dan Skenario Kecelakaan Novanto

    Nasional
    Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

    Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

    Nasional
    Solusi Bahan Bakar Alternatif, Karolin Perkenalkan Kompor Sawit

    Solusi Bahan Bakar Alternatif, Karolin Perkenalkan Kompor Sawit

    Regional
    Soal Ujian Akhir Bakal Dibuat Sesuai Standar Internasional

    Soal Ujian Akhir Bakal Dibuat Sesuai Standar Internasional

    Edukasi
    Kisah Cinta Huang Hua, Mantan Ratu Bulu Tangkis China hingga Dipinang Pria asal Klaten (3)

    Kisah Cinta Huang Hua, Mantan Ratu Bulu Tangkis China hingga Dipinang Pria asal Klaten (3)

    Regional
    Pertemuan Gerindra dan PKS Sempat Bahas Peluang Zulkifli Hasan Jadi Cawapres

    Pertemuan Gerindra dan PKS Sempat Bahas Peluang Zulkifli Hasan Jadi Cawapres

    Nasional
    5 Fakta Menarik tentang Penutupan Sense Karaoke dan Diskotek Exotic

    5 Fakta Menarik tentang Penutupan Sense Karaoke dan Diskotek Exotic

    Megapolitan
    Polisi di Indonesia Diperintahkan untuk Razia Besar-besaran Minuman Keras

    Polisi di Indonesia Diperintahkan untuk Razia Besar-besaran Minuman Keras

    Regional
    Wilayah Jakarta yang Berpotensi Hujan Hari ini

    Wilayah Jakarta yang Berpotensi Hujan Hari ini

    Megapolitan
    Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Penganiyaan Bonek hingga Korban Tewas

    Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Penganiyaan Bonek hingga Korban Tewas

    Regional
    Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

    Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

    Nasional

    Close Ads X