Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Tak Ada Pejabat Polda Papua yang Bermasalah

Kompas.com - 19/06/2012, 14:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional Edi Saputra Hasibuan mengatakan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo tidak perlu mengganti Kapolda Irjen Pol Bigman L Tobing, Wakapolda Papua Paulus Waterpauw, dan Dit Intelkam Polda Papua Kombes Pol Aris Nur Handayani terkait serangkaian aksi kekerasan di Papua. Kompolnas yakin, tak ada pejabat polisi yang bermasalah di Papua.

"Kami yakin Polri dan TNI akan terus kerja keras untuk menciptakan keamanan kepada masyarakat. Kompolnas juga meyakini aparat keamanan sangat solid, khususnya di jajaran pejabat Polda Papua," kata Edi kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Pada kesempatan itu, Edi meminta masyarakat tak terprovokasi pihak-pihak yang sengaja memperkeruh situasi di Papua. Kompolnas mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada TNI dan Polri dalam mengamankan Papua. Dengan demikian, kondisi di Papua cepat kondusif.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, serangkaian aksi kekerasan di Papua tak lepas dari ketidaksiapan kepolisian menanggani keamanan. Sistem keamanan, deteksi dini, dan dialog masyarakat tak terbangun. Maka itu, IPW mendesak Kapolri mengganti Kapolda Papua, Wakapolda Papua dan Dit Intelkam Polda Papua.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen Marciano Norman mengatakan, serentetan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat memiliki muatan politis. Ada keterkaitan antara penembakan oleh orang tak dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka.

Terkait memanasnya situasi di Papua, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membentuk panitia kerja atau panja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepolisian untuk bekerja cepat dalam menuntaskan kasus penembakan di Papua dan Papua Barat. Kepolisian harus mampu menangkap, memproses, dan mengadili para pelaku penembakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com