Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Lantik Nafsiah Mboi dan Rudi Rubiandini

Kompas.com - 14/06/2012, 11:38 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melantik  Nafsiah Mboi  sebagai menteri kesehatan dan Rudi Rubiandini sebagai wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. 

Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/6/2012). Hadir dalam acara pelantikan ini, Wakil Presiden Boediono dan istri Herawati Boediono serta seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Nafsiah, yang saat ini menjadi Sekretaris Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia, menggantikan almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih, yang meninggal pada 2 Mei 2012 lalu. Presiden memilihnya karena komitmen dan pengalamannya yang besar dalam bidang kesehatan.

Nafsiah adalah dokter spesialis anak yang mendapat gelar MPH dari Universitas Antwerpen, Belgia tahun 1990 dan sempat menjadi research fellow untuk Takemi Program dalam kesehatan internasional di Universitas Harvard, Cambridge, AS tahun 1990-1991.

Sepak terjang Nafsiah di bidang kesehatan dimulai sejak 1978, ketika ia bahu- membahu dengan sang suami, dr Aloysius Benedictus Mboi MPH yang bertugas sebagai Gubernur NTT, untuk mengangkat derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTT yang saat itu merupakan provinsi tertinggal. Karyanya di bidang pelayanan kepemerintahan pernah mengantar pasangan itu menerima Magsaysay Award tahun 1986, di samping penghargaan nasional lainnya, termasuk Satya Lencana Bhakti Sosial tahun 1989.

Sementara itu, Rudi, yang saat ini menjabat Deputi Pengendalian Operasi BP Migas menggantikan Widjajono Partowidagdo, yang wafat pada 21 April 2012. Presiden memandang Rudi, dalam jabatan sebelumnya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan komitmen untuk memajukan sektor ESDM Indonesia.

Selain melantik keduanya, Presiden juga melantik kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru. Presiden memercayakan kepala BKPM kepada Chatib Basri. Chatib, yang menjabat sebagai wakil ketua Komite Ekonomi Nasional, dinilai aktif memberikan pandangan-pandangannya di bidang ekonomi.

Adapun posisi Kepala BPN diberikan kepada Hendarman Supandji. Hendarman dipandang memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang hukum sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum di bidang pertanahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com