Priyo: Pelarangan Lady Gaga Jadi Kampanye Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, menilai sikap Polda Metro Jaya yang melarang konser Lady Gaga dapat menjadi kampanye buruk, khususnya di mata internasional. Menurut Priyo, hal itu bertolak belakang dengan citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan toleransi yang tinggi.

"Saya agak terperanjat ketika masalah rencana konser Lady Gaga ini mendapatkan pemberitaan yang luas dari media hingga luar negeri. Ini kampanye yang tidak baik terhadap keberadaan toleransi yang selama ini kita andalkan. Ini akan jadi kampanye yang buruk," kata Priyo ketika menerima pengaduan dari promotor yang mendatangkan Lady Gaga, Big Daddy Entertainment, di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2012) malam.

Priyo mengaku sulit menerima alasan pelarangan konser Lady Gaga. Menurut dia, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melarang konser itu. Apalagi, kata dia, pihak promotor telah memastikan bahwa Lady Gaga akan tampil dengan mematuhi norma, budaya, dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Polda Metro Jaya tak memberi rekomendasi konser tersebut dengan alasan banyak pihak yang memberikan masukan untuk melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia. Polisi menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser-konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis yang cenderung menampilkan pornoaksi. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.

"Jika konser itu masih pertahankan adat ketimuran, norma, agama, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali Anda (promotor) undang Lady Gaga untuk telanjang bulat. Saya kira itu tidak mungkin. Jadi tidak ada alasan yang sahih bagi polisi untuk menolak itu," kata Priyo.

Meski demikian, politikus Partai Golkar itu meminta pihak promotor menerima kritik dari berbagai pihak yang menentang konser tersebut. Di antara kritikan itu, lanjutnya, pasti ada sisi positif untuk perbaikan. "Karena itu, menurut hemat saya, Kapolri kita persilakan berindak arif. Jangan terkesan bisa menimbulkan pertanyaan besar. Itu tidak baik bagi institusi Polri, tidak baik juga bagi kemajemukan," ujar Priyo.