Demokrat Tak Akan Intervensi Kasus Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang yang diduga melibatkan internal Demokrat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat tak akan mencampuri proses hukum itu.

"Kami serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada. Tentu tidak ada pihak yang bisa intervensi dan mencampuri KPK," kata Didi Irawadi Syamsuddin Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat melalui pesan singkat, Jumat ( 20/4/2012 ).

Didi dimintai tanggapan pemeriksaan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang terkait kasus proyek Hambalang. Mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin menyebut Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus itu.

Didi meminta agar semua pihak menunggu pernyataan resmi KPK siapa yang terlibat dalam kasus itu. Hasil penyelidikan itu, kata dia, akan menjadi dasar untuk mengambil sikap.

"Internal prinsipnya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum," kata anggota Komisi III itu.

Berarti, internal baru bersikap ketika ada keputusan KPK?, "Tidak demikian. Tentu untuk dugaan pelanggaran etik komisi pengawas sudah bergerak. Namun, untuk dugaan tindak pidana sepenuhnya domain KPK," jawab Didi.

Seperti diberitakan, Munadi merupakan pendiri sekaligus Direktur Utama PT MSons Capital. Perusahaan milik Munadi tersebut memiliki saham di PT Dutasari Citralaras yang dipimpin Mahfud Suroso, orang dekat Anas. Adapun PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi sub kontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,52 triliun itu.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 .

Nazaruddin mengatakan, uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010 . Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Tudingan Nazaruddin itu dibantah Anas. Belakangan, KPK intensif melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyelidikan proyek Hambalng. KPK mengusut indikasi dugaan korupsi terkait sengketa lahan Hambalang maupun terkait pembangunan proyek.

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang untuk mengusut kasus Hambalang. Mereka di antaranya, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI), Dudung Purwadi, Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, serta pejabat PT Adhi Karya, Mahfud Suroso. Rencananya, KPK juga akan memeriksa Anas.