Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit Jangan Beraksi Sendiri

Kompas.com - 14/04/2012, 09:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menegaskan, prajurit TNI tidak boleh bertindak sendiri di luar jalur komando. TNI siap membantu polisi menangani kasus itu, termasuk penyerangan oleh gerombolan pesepeda motor yang diduga melibatkan oknum TNI.

Gerombolan pengendara sepeda motor mengamuk di sejumlah lokasi di Jakarta, Jumat (13/4) pukul 01.00 hingga 03.30. Akibatnya satu orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan dua sepeda motor dibakar. Selain itu, terjadi penjarahan barang-barang, seperti sepeda motor dan ponsel.

Menurut Iskandar, pihaknya masih menyelidiki dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus penyerangan oleh gerombolan ini. ”Ada dua prajurit TNI yang menjadi korban luka tembak. Kasus itu ditangani Polres Jakarta Pusat, didukung Polisi Militer dan Polisi Militer Angkatan Laut. Prajurit yang terkena luka tembak sedang ditangani di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Iskandar, Jumat.

Hal senada disampaikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab. ”Apabila dari pihak kelompok bermotor itu ada (pelaku) dari pihak TNI, kami akan tangani bersama TNI. Kami akan mencegah dan menindak,” kata Untung.

Menurut Untung, dari hasil analisis kepolisian yang bukan menjadi bukti hukum, penyerangan yang dilakukan kelompok bermotor kemarin terkait dua kasus sejenis sebelumnya. Polda juga memasukkan segala kemungkinan pelaku, termasuk kemungkinan pelakunya dari anggota TNI.

Kaitan peristiwa

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, pada 24 Maret dini hari juga terjadi pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Kelasi 1 Arifin Sirih oleh sekelompok orang di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Salah seorang tersangka pembunuh Arifin sudah ditangkap di Jakarta Utara, Senin lalu.

Menurut Rikwanto, kepolisian menganalisis ada kaitan peristiwa penyerangan kelompok bermotor Jumat lalu dengan dua penyerangan kelompok bermotor pada Sabtu dan Minggu pekan lalu.

Hal itu disimpulkan dari keterangan para saksi yang terdiri dari korban luka-luka dan warga masyarakat yang melihat peristiwa tersebut. Para saksi, antara lain, mengatakan, penyerang memiliki ciri-ciri yang sama, yakni berbadan tegap, berambut cepak, dan menyerang orang yang tengah berkelompok.

Rikwanto membenarkan anggota kelompok bersepeda motor yang melakukan penyerangan pada Jumat dini hari banyak yang menggunakan pita kuning di lengan. Sementara pada dua penyerangan sebelumnya, pelaku mengecat bagian di bawah mata dengan warna putih.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyerangan ini. Seorang polisi juga menjadi korban pemukulan gerombolan ini di Jalan Pangeran Jayakarta.

Kelompok terlatih

Kriminolog Universitas Indonesia, Prof Adrianus Meliala dan Prof Mustofa, yang dihubungi terpisah, menduga, serangan gerombolan bermotor itu tidak dilakukan oleh geng motor, tetapi oleh sekelompok orang terlatih.

Peristiwa itu, kata Adrianus, menunjukkan para pelaku sudah mengabaikan kemampuan dan kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, ada kesan para penegak hukum memberi ruang balas dendam dan membiarkan para pelaku melakukan pengadilan jalanan.

”Saat terjadi pengeroyokan yang menyebabkan seorang kelasi Angkatan Laut tewas, polisi seharusnya sudah menghitung kemungkinan tindakan balas dendam dan menyiapkan antisipasinya,” ujar Adrianus.

Ia mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menyatakan mengecam kejadian itu dan akan menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu. ”Pernyataan seperti itu penting sebagai isyarat agar jajaran polisi di lapangan bekerja serius,” ungkapnya.

Mustofa berpendapat, di luar kelompok penggemar sepeda motor tua, geng motor yang ada di Indonesia umumnya berkelompok dalam satu merek sepeda motor. Padahal, gerombolan penyerang menggunakan dua merek sepeda motor.

Melihat polanya, kelompok ini bisa dari anggota atau mantan anggota TNI, polisi, atau kelompok satuan tugas organisasi massa. ”Mereka merancang serangan dengan matang dan tahu kapan wilayah target kosong dari polisi,” ujar Mustofa.

Identifikasi profil

Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan, untuk menangani kasus geng motor, perlu identifikasi jelas profil, tujuan, dan motif mereka. ”Secara sepintas, profil mereka adalah anak-anak muda yang baru berproses, memiliki banyak energi, visi masih longgar, dan menghendaki identitas. Menjadi persoalan karena mereka masuk ke dalam identitas grup yang salah,” ujarnya.

Lebih buruk lagi jika di dalam geng motor itu ada hierarki yang mensyaratkan anggota baru untuk melakukan kekerasan sebagai inisiasi. ”Kalau ingin memberantas, kulturnya harus dihapus,” kata Imam.

Mengenai identitas rambut cepak pada gerombolan motor yang melakukan kekerasan kemarin, Imam mengatakan, tindakan mereka adalah solidaritas kelompok. ”Kalau benar terkait dengan anggota TNI yang terbunuh, barangkali itu adalah reaksi atas terganggunya identitas mereka,” ujarnya.

Menghadapi fenomena geng motor, Imam mengatakan, perlu penanganan secara nonrepresif dan represif. Sebagai awal, polisi mengidentifikasi kelompok yang paling destruktif, lalu ketua kelompoknya diajak dialog.

”Pada saat yang sama harus ada tindakan represif tetapi terkendali. Kalau sedang bergerombol, tangkap saja. Ambil sepeda motornya. Alat berkumpul itu harus dihilangkan. Disita, misalnya, selama satu tahun. Jangan hanya tiga hari lalu dilepaskan. Kalau tak ada alat hukumnya, ya dibuat. Harus ada efek jera,” ungkapnya.

(RTS/MDN/WIN/FRO/ONG/ART)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com