Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Lagi Pantun Tifatul untuk Koalisi

Kompas.com - 04/04/2012, 14:57 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring tak mau banyak komentar mengenai isu telah dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah seperti yang diisyaratkan Syarief Hasan, Sekretaris Setgab, Selasa (3/4/2012) malam tadi.

Ia pun tak lagi menanggapi isu koalisi itu dengan pantun seperti biasanya. Menurutnya, masalah koalisi ditanyakan kepada DPP PKS.

PKS diwacanakan akan dikeluarkan dari koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak.

"Kalau mau detail tanya ke Pak Syarief Hasan saja. Kalau tanya penyikapan struktur DPP PKS. Tanya ke DPP-nya langsung. Saya baru juga mendengar berita ini. Seperti apa dalamnya, saya kurang tahu," ujar Tifatul di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Menanggapi berbagai saran dan imbauan dari sejumlah politisi Demokrat yang meminta ia agar PKS mengundurkan diri koalisi, Tifatul hanya tertawa.

Ia menganggap hal itu sebagai saran yang disimpan PKS. Sementara keputusan keluar dari koalisi, kata dia, diserahkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sarannya ditampung. Soal itu silakan tanya Presiden PKS-nya," kata dia.

Ia pun tampaknya tak mau ambil pusing soal rapat Setgab malam tadi yang tidak mengundang PKS. Sejumlah kalangan menilai bahwa itu sebagai salah satu indikasi PKS didepak dari koalisi.

Namun, tidak dengan Tifatul.

"Kalau enggak diundang, ya jangan datang. Anda tahu enggak arti tamu tak diundang. Itu hubungannya dengan struktur, bukan dengan saya. Kalau saya diundang, saya datang," katanya sambil tertawa.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com