Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Lagi Pantun Tifatul untuk Koalisi

Kompas.com - 04/04/2012, 14:57 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring tak mau banyak komentar mengenai isu telah dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah seperti yang diisyaratkan Syarief Hasan, Sekretaris Setgab, Selasa (3/4/2012) malam tadi.

Ia pun tak lagi menanggapi isu koalisi itu dengan pantun seperti biasanya. Menurutnya, masalah koalisi ditanyakan kepada DPP PKS.

PKS diwacanakan akan dikeluarkan dari koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak.

"Kalau mau detail tanya ke Pak Syarief Hasan saja. Kalau tanya penyikapan struktur DPP PKS. Tanya ke DPP-nya langsung. Saya baru juga mendengar berita ini. Seperti apa dalamnya, saya kurang tahu," ujar Tifatul di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Menanggapi berbagai saran dan imbauan dari sejumlah politisi Demokrat yang meminta ia agar PKS mengundurkan diri koalisi, Tifatul hanya tertawa.

Ia menganggap hal itu sebagai saran yang disimpan PKS. Sementara keputusan keluar dari koalisi, kata dia, diserahkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sarannya ditampung. Soal itu silakan tanya Presiden PKS-nya," kata dia.

Ia pun tampaknya tak mau ambil pusing soal rapat Setgab malam tadi yang tidak mengundang PKS. Sejumlah kalangan menilai bahwa itu sebagai salah satu indikasi PKS didepak dari koalisi.

Namun, tidak dengan Tifatul.

"Kalau enggak diundang, ya jangan datang. Anda tahu enggak arti tamu tak diundang. Itu hubungannya dengan struktur, bukan dengan saya. Kalau saya diundang, saya datang," katanya sambil tertawa.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    Nasional
    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Nasional
    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Nasional
    Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Nasional
    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Nasional
    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Nasional
    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

    Nasional
    BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

    BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

    Nasional
    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

    Nasional
    Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

    Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

    Nasional
    PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

    PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

    Nasional
    Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

    Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

    Nasional
    Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

    Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

    Nasional
    PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

    PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com