Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Peka pada Kesulitan Rakyat

Kompas.com - 26/03/2012, 23:32 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Sejumlah perhimpunan mahasiswa di Indonesia tetap menentang niat pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Jika kebijakan itu tetap diambil di tengah gelombang penolakan, maka pemerintah dianggap tidak peka terhadap aspirasi dan kesulitan hidup rakyat akibat kenaikan tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Ketua Presidium GMNI) Twedy Noviady Ginting, Senin (26/3/2012) di Jakarta.

"Bila pemerintah dan DPR sepakat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), itu membuktikan pemerintah lebih berpihak pada asing, pemilik modal, dan mafia perminyakan," katanya.

Sebagaimana diberitakan, hingga kini, pemerintah tetap bersikeras ingin menaikkan harga BBM dengan alasan mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia dan mengantisipasi membengkaknya subsidi di APBN. Kebijakan itu ditentang beberapa fraksi partai politik di DPR RI.

Twedy Naoviady menilai, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak kuat dan kurang meyakinkan publik. Selama ini pemerintah belindung di balik membengkaknya subsidi BBM yang harus ditanggung APBN, jika harganya tak dinaikkan. Padahal, jika mau, masih banyak program penghematan yang bisa menutupi pembengkakan itu.

"Pemerintah seharusnya meningkatkan presentase kepatuhan wajib pajak korporasi yang baru sekitar 30,72 persen. Tutup juga kebocoran anggaran APBN sampai 30 persen. Bila itu dibereskan, APBN kita akan surplus," katanya.

Bila pemerintah dan sebagian besar partai di DPR tetap bersikeras menaikkan harga BBM, maka rakyat, buruh, petani, dan kaum miskin akan terus bergerak dan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Masyarakat bisa mendorong percepatan pemilu sebelum 2014.

"Ini merupkan salah satu alternatif solusi yang konstitusional untuk memperbaiki negara Indonesia," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com