Hentikan Saja Pengiriman PLRT ke Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com  —  Setelah moratorium penghentian pengiriman TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) selama lebih dari dua tahun berjalan, rencananya pemerintah akan membuka lagi pengiriman TKI ke Malaysia bulan April. Namun, tampaknya warga Malaysia banyak yang tidak sepakat dengan rencana ini.

"Lihat saja pemberitaan media Malaysia yang mengungkapkan nada miringnya. Harian The Star menulis berita dengan judul: Employers: Let's forget Indonesia and look for maids elsewhere. Inilah waktunya pemerintah tegas dan jangan lemah. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia negara berdaulat, bila perlu hentikan saja pengiriman TKI PLRT ke Malaysia, jika Pemerintah Malaysia tidak menerima keputusan baru ini," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Herlini Amran, di Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Data Migrant Care memperlihatkan, jumlah upah minimum TKI di Malaysia lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja asing lainnya. Gaji yang diterima tenaga kerja asal Sri Lanka mencapai 1.000 ringgit Malaysia (RM), tenaga kerja dari Filipina menerima 1.200 RM, sementara itu upah TKI semula berkisar antara 350-400 RM menjadi 600-800 RM.

"Jadi wajar saja jika kita minta kenaikan gaji bagi TKI minimal 700 RM," ujarnya.

Herlini mengatakan, pemerintah jangan mundur dengan negosiasi soal gaji ini. "Silakan saja mencari PRT dari negara lain, kalau bisa cari saja pembantu dari negeri sendiri, kenapa harus impor dari negara lain. Warga Indonesia bukan budak yang digaji tidak sepadan dengan pekerjaannya," ujar Herlini, yang geram atas kritik warga Malaysia yang menolak keputusan untuk menaikkan upah bagi TKI PLRT.

Herlini juga berharap, pemerintah menjadikan moratorium dan penolakan warga Malaysia ini sebagai pelajaran berharga. Pemerintah harus mempertahankan posisi tawarnya di negara lain.

Keputusan setelah moratorium, antara lain mengatur bahwa TKI PLRT Indonesia hanya akan menjalankan satu macam tugas saja untuk majikan mereka. Selama ini tugas PLRT di Malaysia mencakup semua jenis pekerjaan, baik itu memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, atau mengurus orang lanjut usia.

Keputusan ini dicapai dalam pertemuan satgas gabungan Malaysia-Indonesia untuk pengerahan, penempatan, dan perlindungan PRT Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis (15/3/2012) lalu.