Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revisi UU KPK, Komisi III Studi Banding ke Perancis dan Australia

Kompas.com - 06/03/2012, 13:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah bertolak ke Australia dan Perancis. Alasan mereka, melakukan studi banding untuk kepentingan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, rombongan dibagi menjadi dua kelompok. Rombongan ke Perancis dipimpin Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan rombongan ke Australia dipimpin Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

"Sudah dua hari lalu berangkat. Kira-kira seminggulah," kata Benny di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012). Namun, Benny mengaku tak tahu berapa jumlah anggota yang ikut dan berapa anggaran untuk studi banding itu.

Mengapa memilih dua negara itu? Menurut Benny, kedua negara itu memiliki pengalaman sukses dalam pemberantasan korupsi. Komisi III, kata Benny, ingin mengetahui peran komisi pemberantasan korupsi independen di kedua negara itu.

"Kita ingin mendapat pengetahuan apa hambatan komisi di sana dan bagaimana mengatasi. Apakah ada rutan khusus koruptor, bagaimana penanganan pascaputusan. Misalnya koruptor tidak dipenjarakan, kita suruh mereka sesuai kemampuan seperti berkebun," jelas Benny.

"Apakah KPK di sana bisa umumkan tersangka atau saksi ke media, apakah BAP (berita acara pemeriksaan) bisa diumumkan. Bagaimana perlindungan hak keluarga tersangka. Penting itu dilakukan. Hasil studi itu akan dijadikan bahan masukan untuk revisi UU KPK," tambah Benny.

Seperti diberitakan, revisi UU KPK akan dibahas Komisi III bersama pemerintah dalam masa sidang ini. Komisi III sudah memiliki draf akademis RUU KPK yang baru. Diyakini, UU KPK baru akan rampung tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Nasional
    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    Nasional
    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Nasional
    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com