Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jangan Seperti Jembatan Kukar

Kompas.com - 28/02/2012, 06:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta merekrut pegawai dari orang-orang yang kredibel, akuntabel, profesional, dan religius. Langkah itu dinilai agar tak ada upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi di internal. Hal itu terutama diterapkan untuk mengisi jabatan tinggi di KPK.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil saat rapat dengar pendapat dengan KPK di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (27/2/2012) malam. Rapat itu berlangsung hingga menjelang tengah malam.

"Jangan sampai KPK seperti jembatan di Kutai Kartanegara. Nampaknya kokoh tapi ternyata keropos, 10 tahun kemudian jatuh. Ketika penyampaian visi dan misi, pimpinan KPK kan gagah sekali dengan ide-idenya. Jangan sampai di dalamnya sendiri menggembosi upaya-upaya pimpinan KPK untuk memberikan harapan besar untuk masyarakat," ucap Nasir.

Hal itu dikatakan Nasir menyikapi beberapa jabatan yang tengah kosong di KPK, di antaranya Deputi Penindakan yang ditinggal pensiun oleh Ade Raharja dan Direktur Penyelidikan. Dalam rapat itu terungkap bahwa Direktur Penyelidikan Brigjen (Pol) Yurod telah dikembalikan ke kepolisian.

Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan sempat mempertanyakan alasan Yurod dikembalikan. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto hanya menyebut keputusan itu diambil pimpinan KPK setelah mempertimbangkan berbagai masukan.

Pimpinan KPK menyebut telah melakukan seleksi untuk mengisi jabatan kosong di KPK, tetapi belum ada yang memenuhi syarat. Seleksi lanjutan akan kembali dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com