Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesaksian Ali Mudhori Penting untuk Ungkap Keterlibatan Muhaimin

Kompas.com - 21/02/2012, 06:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesaksian Ali Mudhori dan dr Dani Nawawi diperlukan untuk mengungkap keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar dalam kasus suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi Kemennakertrans. Demikian disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, diketahui kedua saksi yang dipanggil jaksa sejak pekan lalu itu tidak hadir sebagai saksi di persidangan kasus tersebut untuk terdakwa Sekretaris Dirjen P2KT, I Nyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan P2KT Dadong Irbarelawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/2/2012).

"Sebenarnya, kesaksian Ali Mudhori penting untuk membuktikan keterlibatan Muhaimin. Apa bener namanya dicatut atau tidak," ujar Jaya. Lebih dari itu, kata Jaya, fakta yang terungkap dari keterangan Ali Mudhori dan dr Dani bisa menjadi alat bukti untuk menetapkan tersangka baru, yakni sang auktor intelektualisnya.

Dalam kasus ini, Nyoman dan Dadong didakwa baik sendiri atau bersama-sama Abdul Muhaimin Iskandar (Menakertrans), Jamaluddin Malik (Dirjen P2KT) menerima uang sejumlah uang Rp 2.001.384.328 dari pengusaha asal PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp 1 miliar.

Kesaksian Muhaimin diperlukan, karena sejumlah saksi di persidangan Nyoman kerap menyebut nama Muhaimin dengan istilah ketum, menteri, hingga bos besar.

Seperti dalam rekaman pembicaraan antara Syamsu Alam (pemilik PT Alam Jaya Papua) dengan Dani Nawawi. Dalam percakapan itu, Da menyebutkan kalau Muhaimin butuh dana Rp 2 miliar untuk bayar THR kiai.

"Saya baru keluar dari tempat Pak Menteri, janjinya jam 09.00 pagi tetapi beliau baru sampai karena melepas mudik bareng di Kemayoran. Beliau (Muhaimin) buka-bukaan untuk memberikan THR ke seluruh Indonesia, masih kurang hampir Rp 2 miliar," kata Dani seperti dalam rekaman di persidangan beberapa waktu lalu.

Bahkan, saksi Dharnawati yang telah dipidana 2,5 tahun, mengaku uang yang ditemukan saat tangkap tangan itu adalah uang pinjaman untuk membantu dana THR Muhaimin Iskandar.

Dalam rekaman percakapan antara dr Dani Nawawi, dan pensiunan Departemen Keuangan yang mengaku konsultan anggaran, Sindu Malik Pribadi, terungkap dugaan bahwa Muhaimin mengetahui realisasi pembagian commitment fee dalam proyek alokasi dana PPID. Sebab, dr Dani mengaku telah melaporkan soal pendapatan fee-nya terkait proyek tersebut ke Muhaimin.

"Pak Malik, sesuai schedule, sesuai dengan komitmen dan rencana kita, enggak ada perubahan. Kemarin sore Bu Nana (Dharnawati, kuasa PT Alam Jaya Papua) baru saja dipanggil Pak Nyoman tuh. Dikasih surat undangan kepala-kepala dinas dan Paripurna DPR. Selanjutnya, masalah realisasi commitment fee. Saya kemarin sore baru melapor ke Pak Muhaimin, bahwa kita dapatnya cuma sekian. Hal-hal yang lain saya sampaikan juga," demikian petikan rekaman percakapan itu.(Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Nasional
    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Nasional
    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

    Nasional
    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    Nasional
    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Nasional
    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Nasional
    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    Nasional
    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Nasional
    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Nasional
    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Nasional
    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    Nasional
    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com