Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat di Ujung Tanduk....

Kompas.com - 03/02/2012, 23:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Absar Abdallah mengakui, akhir-akhir ini Partai Demokrat tengah dilanda banyak masalah. Bertubi masalah tersebut datang terutama setelah mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

Ulil mengatakan, saat ini keselamatan Partai Demokrat bergantung pada Dewan Pembina, terutama tindakan tegas dari Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Akhir-akhir ini, terkait dengan kasus Nazaruddin di KPK, banyak terpaan kembali menghantam Demokrat. Salah satu solusi dalam menangani masalah partai ini adalah kita serahkan sepenuhnya pada Dewan Pembina untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam menyelamatkan partai," ujar Ulil di Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Menurutnya, jika Dewan Pembina tidak bertindak cepat, nasib Demokrat akan berada di ujung tanduk menghadapi Pemilu 2014. Apalagi, kata Ulil, banyak pihak luar yang berusaha menggagalkan Demokrat dalam menyelesaikan masalah internal partainya.

"Kami percaya, Dewan Pembina akan melakukan langkah penyelamatan segera untuk melewati badai ini, karena jika badai ini tidak segera diselesaikan, maka Partai Demokrat akan mengalami kesusahan menjelang Pemilu mendatang," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Nazaruddin yang menjadi kepercayaan Demokrat sebagai Bendahara Umum terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Sejak saat itulah, Nazaruddin mulai membuka sejumlah kasus yang melibatkan tokoh-tokoh di tubuh Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang dikatakan Nazaruddin menikmati aliran dana itu, Andi Mallarangeng yang disebutkan mengetahui soal kasus suap itu, serta Angelina Sondakh yang kini menyusulnya menjadi tersangka pada kasus tersebut.

Nazaruddin bahkan mengatakan akan membongkar kasus lainnya yang melibatkan Anas Urbaningrum. Ia juga menyebutkan, SBY mengetahui aliran dana yang terkucur dalam kongres untuk pemilihan ketua umum Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

    Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

    Nasional
    Kemenperin Klarifikasi Soal Bea Masuk Impor 200 Persen Produk China

    Kemenperin Klarifikasi Soal Bea Masuk Impor 200 Persen Produk China

    Nasional
    Jalan Terbuka Kaesang Maju Pilkada Usai KPU Akomodir Putusan MA soal Batas Usia

    Jalan Terbuka Kaesang Maju Pilkada Usai KPU Akomodir Putusan MA soal Batas Usia

    Nasional
    Temuan Menko PMK: Cuma 1-2 PTN yang UKT-nya Mahal, Sisanya Biasa Saja

    Temuan Menko PMK: Cuma 1-2 PTN yang UKT-nya Mahal, Sisanya Biasa Saja

    Nasional
    Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol jika Kesulitan Ekonomi

    Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol jika Kesulitan Ekonomi

    Nasional
    Duet Anies-Sohibul di Jakarta Tak Bisa Diubah, PKS Klaim Dapat Restu Surya Paloh

    Duet Anies-Sohibul di Jakarta Tak Bisa Diubah, PKS Klaim Dapat Restu Surya Paloh

    Nasional
    Akui Komunikasi dengan Sandiaga, Syaiful Huda PKB: Saya Enggak Tahu Masih di PPP Enggak?

    Akui Komunikasi dengan Sandiaga, Syaiful Huda PKB: Saya Enggak Tahu Masih di PPP Enggak?

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Heran Harga Obat Mahal | Polda Sumbar Disorot soal Kasus Afif

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Heran Harga Obat Mahal | Polda Sumbar Disorot soal Kasus Afif

    Nasional
    Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

    Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

    Nasional
    Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

    Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

    Nasional
    PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

    PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

    Nasional
    Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

    Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

    Nasional
    PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

    PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

    Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

    Nasional
    LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

    LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com