Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi Setara 16 Kali Upah Buruh

Kompas.com - 27/01/2012, 09:06 WIB

Pengawasan lemah

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menegaskan, seluruh program yang diajukan kementerian dan lembaga hanya akan disetujui jika telah lolos pemeriksaan di forum tripartit, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Keuangan akan memeriksa kecocokan antara usul anggaran dari kementerian dan lembaga dalam Rencana Kerja Anggaran indikatif dan standar biaya.

”Kami memeriksa anggaran per program. Jika sesuai dengan standar biaya, kami serahkan operasionalnya kepada kementerian teknis. Sebagai gambaran, kalau ada yang mengajukan program ketahanan pangan, kami memeriksa anggaran program secara umum. Sementara kebutuhan pekerja atau berapa banyak gerobak digunakan diserahkan kepada kementerian pelaksana program tersebut,” kata Anny.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo menegaskan, masyarakat bisa mudah menilai kelayakan sebuah proyek dengan membaca Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini menghendaki setiap pengadaan dilakukan efisien. Artinya, dengan uang yang seminimal mungkin, dapat diperoleh barang yang sebaik mungkin.

”Sangat mudah mengukur efisiensi itu. Jika harga barang yang dibeli jauh lebih mahal dari harga pasar umumnya, itu tidak efisien. Memang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur sanksi jika prinsip efisiensi tidak terpenuhi. Namun, yang melanggar prinsip itu bisa dijerat pasal kebocoran anggaran negara,” ujar Agus.

Kasus ruang baru Badan Anggaran DPR dan renovasi toilet DPR menghasilkan saling menyalahkan di antara pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, pimpinan Badan Anggaran DPR, dan Sekretaris Jenderal DPR. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas pemborosan anggaran tersebut. Juga tidak ada yang mengaku lalai mengawasi perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan anggaran belanja. Tak heran jika orang menyebut negara ini berjalan secara autopilot.

(har/nmp)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com