Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 500 Juta untuk Pemenangan Andi Mallarangeng

Kompas.com - 16/01/2012, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Uang sejumlah Rp 500 juta uang terkait proyek wisma atlet SEA Games disebut mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 untuk pemenangan calon Ketua Umum Demokrat saat itu, Andi Mallarangeng. Hal tersebut diungkapkan mantan anak buah Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, saat bersaksi untuk Nazaruddin yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2012).

"Kita berikan langsung untuk tim sukses pemenangan Pak Andi Mallarangeng di Bandung," kata Rosa.

Dia mengaku mengetahui ihwal pemberian uang ke Andi itu saat melihat catatan pengeluaran Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) yang dibuat Yulianis selaku Direktur Keuangan Grup Permai. Soal adanya uang yang mengalir untuk pemenangan Andi ini belum pernah diungkap Nazaruddin sebelumnya. Selama ini, Nazaruddin hanya mengatakan adanya dana Rp 50 miliar ke Kongres Partai Demokrat 2010 untuk pemenangan Anas Urbaningrum.

Uang itu, menurut Nazaruddin, diberikan oleh PT Adhi Karya, rekanan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Adapun Nazaruddin didakwa menerima suap Rp 4,6 miliar dari Rosa dan Mohammad El Idris, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah. Pemberian tersebut untuk memenangkan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Kasus ini juga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Menurut Rosa, dia pernah mengikuti pertemuan antara Nazaruddin dan Wafid terkait proyek SEA Games dan Hambalang. Saat itu, untuk wisma atlet SEA Games, Nazaruddin merekomendasikan PT DGI kepada Wafid. Kemudian, Wafid meresponsnya dengan mengaku siap melaksanakan hal itu jika atasannya dan DPR telah setuju.

Rosa juga mengatakan, Nazaruddin menyampaikan bahwa Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga, saat itu sudah setuju. "Pak Nazar bilang dengan Pak Andi sudah oke, dengan teman Banggar oke, sudah clear and clean," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com