PKB Meminta Presiden Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera turun tangan mengambil kebijakan komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan di Tanah Air.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik modal bersembunyi di belakang aparat keamanan, dalam menghadapi tuntutan warga," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Imam Nachrawi, dalam siaran pers yang dikirim Wakil Bendahara PKB, Bambang Susanto, kepada Kompas di Jakarta, Senin (26/12/2011).

PKB adalah partai politik anggota Koalisi Partai Politik Pendukung SBY-Boediono. PKB menilai, kekerasan sosial berakar dari masalah tanah, perkebunan dan pertambangan, yang berujung pada melayangnya belasan nyawa masyarakat karena tertembak polisi di Bima, Mesuji, Riau, dan sejumlah daerah lain, sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan.

Belum usai aksi jahit mulut penuntasan hutan di Riau, belum usai kerja tim pencari fakta mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mesuji, di Bima nyawa melayang karena masalah konflik pertambangan.

Kondisi ini sangat menyedihkan dan mendesak untuk segera dihentikan. PKB sangat menyesalkan dan sangat berduka dengan jatuhnya ratusan korban masyarakat terluka, karena bentrokan dan tembakan aparat keamanan.

"Negara tidak boleh dikalahkan oleh kekerasan, negara juga tidak boleh melindungi aparat keamanan pelaku penembakan, dan negara wajib melindungi rakyatnya," kata Imam.

PKB juga menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai sekarang terkesan diam dan kurang mengambil tegas dalam mengatasi konflik pertanahan. Hal-hal yang dilakukan BPN selama ini hanyalah tindakan administratif belaka, tanpa diiringi pengambilan kebijakan yang substantif menyelesaikan konflik pertanahan.

Selain itu, PKB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja kepada BPN, yang sangat tidak sangat maksimal memerankan fungsi dan kewenangannya sebagai garis depan agenda nasional reformasi agraria.

PKB meminta Kepala Polri membenahi pemahaman dan kesadaran HAM di internal kepolisian, sebab peristiwa Bima, Mesuji dan lain-lainnya adalah bukti nyata rendahnya pemahaman prajurit polri terhadap HAM.

"Kami juga meminta aparat keamanan untuk bersikap netral, dalam mengamankan aksi-aksi rakyat menuntut penyelesaian konflik pertanahan," ujar Imam.

Selain itu, Polri harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukannya pendekatan keamanan yang berujung pada jatuhnya korban. Hukum harus ditegakkan, bukan di atas moncong senapan melainkan berdasar atas asas keadilan dan kebenaran di depan pengadilan.

Kasus Bima dan Mesuji adalah "lampu kuning" reformasi Polri. (*/BUR)