PKB Meminta Presiden Turun Tangan

Kompas.com - 26/12/2011, 12:37 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera turun tangan mengambil kebijakan komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan di Tanah Air.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik modal bersembunyi di belakang aparat keamanan, dalam menghadapi tuntutan warga," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Imam Nachrawi, dalam siaran pers yang dikirim Wakil Bendahara PKB, Bambang Susanto, kepada Kompas di Jakarta, Senin (26/12/2011).

PKB adalah partai politik anggota Koalisi Partai Politik Pendukung SBY-Boediono. PKB menilai, kekerasan sosial berakar dari masalah tanah, perkebunan dan pertambangan, yang berujung pada melayangnya belasan nyawa masyarakat karena tertembak polisi di Bima, Mesuji, Riau, dan sejumlah daerah lain, sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan.

Belum usai aksi jahit mulut penuntasan hutan di Riau, belum usai kerja tim pencari fakta mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mesuji, di Bima nyawa melayang karena masalah konflik pertambangan.

Kondisi ini sangat menyedihkan dan mendesak untuk segera dihentikan. PKB sangat menyesalkan dan sangat berduka dengan jatuhnya ratusan korban masyarakat terluka, karena bentrokan dan tembakan aparat keamanan.

"Negara tidak boleh dikalahkan oleh kekerasan, negara juga tidak boleh melindungi aparat keamanan pelaku penembakan, dan negara wajib melindungi rakyatnya," kata Imam.

PKB juga menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai sekarang terkesan diam dan kurang mengambil tegas dalam mengatasi konflik pertanahan. Hal-hal yang dilakukan BPN selama ini hanyalah tindakan administratif belaka, tanpa diiringi pengambilan kebijakan yang substantif menyelesaikan konflik pertanahan.

Selain itu, PKB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja kepada BPN, yang sangat tidak sangat maksimal memerankan fungsi dan kewenangannya sebagai garis depan agenda nasional reformasi agraria.

PKB meminta Kepala Polri membenahi pemahaman dan kesadaran HAM di internal kepolisian, sebab peristiwa Bima, Mesuji dan lain-lainnya adalah bukti nyata rendahnya pemahaman prajurit polri terhadap HAM.

"Kami juga meminta aparat keamanan untuk bersikap netral, dalam mengamankan aksi-aksi rakyat menuntut penyelesaian konflik pertanahan," ujar Imam.

Selain itu, Polri harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukannya pendekatan keamanan yang berujung pada jatuhnya korban. Hukum harus ditegakkan, bukan di atas moncong senapan melainkan berdasar atas asas keadilan dan kebenaran di depan pengadilan.

Kasus Bima dan Mesuji adalah "lampu kuning" reformasi Polri. (*/BUR)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.