PKB Meminta Presiden Turun Tangan

Kompas.com - 26/12/2011, 12:37 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera turun tangan mengambil kebijakan komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan di Tanah Air.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik modal bersembunyi di belakang aparat keamanan, dalam menghadapi tuntutan warga," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Imam Nachrawi, dalam siaran pers yang dikirim Wakil Bendahara PKB, Bambang Susanto, kepada Kompas di Jakarta, Senin (26/12/2011).

PKB adalah partai politik anggota Koalisi Partai Politik Pendukung SBY-Boediono. PKB menilai, kekerasan sosial berakar dari masalah tanah, perkebunan dan pertambangan, yang berujung pada melayangnya belasan nyawa masyarakat karena tertembak polisi di Bima, Mesuji, Riau, dan sejumlah daerah lain, sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan.

Belum usai aksi jahit mulut penuntasan hutan di Riau, belum usai kerja tim pencari fakta mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mesuji, di Bima nyawa melayang karena masalah konflik pertambangan.

Kondisi ini sangat menyedihkan dan mendesak untuk segera dihentikan. PKB sangat menyesalkan dan sangat berduka dengan jatuhnya ratusan korban masyarakat terluka, karena bentrokan dan tembakan aparat keamanan.

"Negara tidak boleh dikalahkan oleh kekerasan, negara juga tidak boleh melindungi aparat keamanan pelaku penembakan, dan negara wajib melindungi rakyatnya," kata Imam.

PKB juga menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai sekarang terkesan diam dan kurang mengambil tegas dalam mengatasi konflik pertanahan. Hal-hal yang dilakukan BPN selama ini hanyalah tindakan administratif belaka, tanpa diiringi pengambilan kebijakan yang substantif menyelesaikan konflik pertanahan.

Selain itu, PKB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja kepada BPN, yang sangat tidak sangat maksimal memerankan fungsi dan kewenangannya sebagai garis depan agenda nasional reformasi agraria.

PKB meminta Kepala Polri membenahi pemahaman dan kesadaran HAM di internal kepolisian, sebab peristiwa Bima, Mesuji dan lain-lainnya adalah bukti nyata rendahnya pemahaman prajurit polri terhadap HAM.

"Kami juga meminta aparat keamanan untuk bersikap netral, dalam mengamankan aksi-aksi rakyat menuntut penyelesaian konflik pertanahan," ujar Imam.

Selain itu, Polri harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukannya pendekatan keamanan yang berujung pada jatuhnya korban. Hukum harus ditegakkan, bukan di atas moncong senapan melainkan berdasar atas asas keadilan dan kebenaran di depan pengadilan.

Kasus Bima dan Mesuji adalah "lampu kuning" reformasi Polri. (*/BUR)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Nasional
Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

Nasional
Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan 'Groundbreaking' di IKN Bulan ini

Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan "Groundbreaking" di IKN Bulan ini

Nasional
Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Nasional
Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Nasional
Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Nasional
RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

Nasional
PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

Nasional
Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.