Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Riau yang Menjahit Mulut di DPR Jadi 18 Orang

Kompas.com - 20/12/2011, 12:57 WIB
Anita Yossihara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, melanjutkan aksi jahit mulut di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Hingga Selasa (20/12/2011), jumlah warga yang menjahit mulutnya bertambah menjadi 18 orang.

"Kemarin delapan warga yang jahit mulut. Hari ini ada sepuluh warga lagi. Jadi jumlahnya 18 orang," kata M Ridwan, salah seorang warga yang turut berunjuk rasa.

Puluhan warga Pulau Padang itu sudah lima hari berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang.

Ridwan mengatakan, aksi jahit mulut itu akan terus dilanjutkan hingga pemerintah memenuhi tuntutan warga. "Kalau besok belum ada tanggapan, akan ada sepuluh warga lagi yang menjahit mulut," tuturnya.

Warga sebenarnya sudah mendatangi kantor Kementerian Kehutanan pada hari Jumat lalu, dan ditemui Sekjen Kemenhut dan Dirjen Bina Usaha Kehutanan.

Dalam pertemuan itu, pihak Kemenhut berjanji memenuhi tuntutan warga Pulau Padang. Kemenhut akan membuat surat kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk menerbitkan rekomendasi pencabutan penguasaan HTI untuk PT RAPP.

Selain itu, Kemenhut juga akan membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Riau untuk tidak menerbitkan rencana kerja tahunan atas nama perusahaan PT RAPP. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com