Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Mesuji, Komisi III Akan Bentuk Panja

Kompas.com - 20/12/2011, 11:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk panitia kerja (Panja) Penegakkan Hukum untuk mengusut berbagai penyimpangan di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2011), mengatakan, usulan pembentukan Panja itu akan dibahas dalam rapat pleno pada 8 Januari 2012 . Aziz adalah ketua tim Komisi III yang meninjau Mesuji akhir pekan lalu.

Taslim Chaniago, anggota Komisi III dari Fraksi PAN menambahkan, Panja diperlukan setelah melihat kompleksnya permasalahan di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Fokus kerja Panja nantinya, kata dia, yaitu melihat izin pengunaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat di Mesuji dan daerah lain.

"Apakah pengusaha telah benar-benar melaksanakan sesuai dengan izin yang mereka kantongi dan bagaimana dengan hak-hak masyarakat sebab akar masalah sebenarnya ada di hulunya itu," katanya.

"Panja akan menyoroti kasus izin penggunaan lahan dan kekerasan. Bila diperlukan kita bentuk Pansus gabungan dengan Komisi II yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional dan Komisi IV terkait masalah agraria perkebunan. Tapi kita upayakan dulu Panjanya," pungkas Taslim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

    Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

    Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

    Nasional
    PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

    PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

    Nasional
    Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

    Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

    Nasional
    PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

    PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

    Nasional
    Sandiaga Khawatir Peretasan PDN Tekan Kunjungan Wisatawan

    Sandiaga Khawatir Peretasan PDN Tekan Kunjungan Wisatawan

    Nasional
    Pemerintah Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

    Pemerintah Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

    Nasional
    Berdayakan UMKM, Kampus Umar Usman Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada Ajang Bina UMKM Award 2024

    Berdayakan UMKM, Kampus Umar Usman Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada Ajang Bina UMKM Award 2024

    Nasional
    KPU Akomodasi Putusan MA, PKS: Kasihan Publik Terima Calon Kepala Daerah Belum Matang

    KPU Akomodasi Putusan MA, PKS: Kasihan Publik Terima Calon Kepala Daerah Belum Matang

    Nasional
    KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

    KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

    Nasional
    Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

    Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

    Nasional
    PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

    PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

    Nasional
    PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

    PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

    KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

    Nasional
    Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

    Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com