KPK Jangan Diintervensi Kepentingan Politik 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai rentan akan intervensi kepentingan politik, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya, mantan pengacara Bibit-Chandra, Ahmad Rifai mengingatkan agar pimpinan KPK periode 2011-2015 yang baru terpilih tidak menjadi alat perpanjangan kekuasaan.

"Karena kewenangannya sedemikian rupa, KPK yang ini sangat rentan intervensi politik, apalagi berkaitan dengan Pilpres. Tidak tertutup kemungkinan akan jadi alat perpanjangan kekuasaan," kata Rifai dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (18/12/2011).

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Menurutnya, kepemimpinan Abraham Samad dan kawan-kawan akan penuh dinamika. Tahun 2012, gonjang ganjing politik semakin terasa.

"2012 akan lebih tinggi eskalasi politiknya, gonjang ganjing politik ini. 2013 anggota DPR itu sudah mulai ke daerahnya," katanya.

Trimedya mencontohkan, kegagalan PDI-Perjuangan pada Pemilu 2009 akibat kadernya saat itu, Agus Condro, terjerat kasus korupsi cek pelawat menjelang Pemilu legislatif.

"Kami merasakan pil pahit pada 2009. Agus laporkan (dugaan pemberian cek pelawat) pada 2008, 2009 pemilu legislatif, sempurna lah PIDP turun 6 persen. Agus Condro, kalau emang ada niat itu nggak perlu nunggu lima tahun laporkan ke KPK. Itulah yang disebut intervensi," ucapnya. "Semoga kami tidak mengalami kasus Agus Condro kedua," tambahnya.

Selain itu, Trimedya meminta agar pimpinan KPK yang baru dapat cepat menuntaskan kasus-kasus besar seperti Bank Century, dugaan suap wisma atlet yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, kasus dugaan suap cek pelawat, dan kasus mafia pajak yang terkait Gayus H Tambunan.

"Century, traveller's cheque, ini agak aneh, 32 orang anggota DPR ada yang sudah menjalani hukuman, ada yang sedang menjalani, tapi siapa pemberinya? Itu uang setan kali. Kasus mafia pajak, dulu KPK bolak balik gelar perkara di Kepolisian, tapi mana? Gayus juga cuma sampai level direktur, di atasnya nggak ada yang kena," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (16/12/2011) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik pimpinan KPK periode 2011-2015. Mereka adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain.