Seyogianya Pilihan DPR Sesuai Peringkat Pansel

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat seyogianya merujuk pada peringkat yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) dalam memilih pimpinan KPK berikutnya. DPR harus mempertanggungjawabkan kepada publik jika pilihannya berbeda dengan pemeringkatan Pansel.

"Penelusuran yang dilakukan teman-teman Koalisi Pemantau Peradilan, termasuk ICW, juga tidak jauh dari (peringkat) panitia seleksi. Harapan tidak jauh beda dari Pansel, meskipun seharusnya tidak jadi acuan mutlak dan harus diperdalam pada fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan)," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, saat dihubungi wartawan, Jumat (2/12/2011). Ia diminta berpendapat jelang pemilihan empat calon pimpinan KPK oleh Komisi II DPR, siang ini.

Berdasarkan peringkat yang ditetapkan Pansel, empat besar capim KPK dengan nilai tertinggi secara berurutan adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein (mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Abdullah Hehamahua (penasihat KPK), serta Handoyo Sudrajat (Deputi Pengawasan Internal KPK). Keempatnya dinilai melalui tolok ukur kapabilitas, kredibilitas, dan integritas.

Berdasarkan informasi yang beredar di parlemen saat ini, calon-calon yang mendapat dukungan kuat antara lain Bambang Widjojanto, advokat Abraham Samad, dan komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandupraja.

"Mengapa berbeda dari Pansel? Harus ada pertanggungjawaban DPR kepada publik," katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan pengamatan ICW, DPR belum serius dan optimal dalam melakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung selama dua pekan itu. Contoh ketidakseriusan DPR, katanya, saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Abdullah Hehamahua dan Handoyo Sudrajat.

"Anggota Komisi III yang hadir hanya 14 orang saat seleksi Pak Abdullah, sementara saat Handoyo 16 orang. Padahal, anggota Komisi III ada 54 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa memilih?" kata Tama.

Lainnya, saat menggali harta kekayaan calon Aryanto Sutadi. "Ada anggota Komisi III Fraksi PKS tanya, berapa harta kekayaan Anda, Rp 5 miliar atau Rp 8 miliar? Aryanto tidak mau blak-blakan, tetapi dipotong sama pimpinan rapat saat itu, Aziz Syamsuddin, katanya dijadikan saja pertimbangan. Seleksi tadi tidak optimal, tidak serius," lanjutnya.

Tama juga mengatakan, ICW berharap agar DPR tidak meloloskan calon-calon yang punya masalah dengan integritasnya.

"Kita juga sangat mengharapkan DPR tidak terjebak, milih harus jaksa, polisi, tetapi apakah orang itu punya masalah integritas atau tidak," ungkapnya.

Hari ini, Komisi III DPR memilih pimpinan KPK periode berikutnya. Pemilihan, yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 09.00, diundur hingga pukul 14.00.