Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wafid Bersikukuh Tak Terima Suap

Kompas.com - 16/11/2011, 19:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga nonaktif Wafid Muharam, tidak mengaku menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dalam memenangkan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma itu. Wafid tetap berdalih bahwa cek itu merupakan dana talangan untuk membiaya operasional Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya sama sekali tidak ikut campur pengadaan (wisma atlet) di daerah," kata Wafid saat diperiksa selaku terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Meskipun mengaku menyesal, Wafid hanya menyesal karena terlalu mudah meminjam dana talangan dari pihak swasta. "Saya salah, terlalu berani minjam. Saya menyesal dalam artian terlalu mudah meminjam, tapi saya juga gak tahu kenapa orang-orang itu percaya saya pinjamin," ujarnya.

Dalam kasus ini Wafid disangka menerima suap Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris, dan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang.

Pada 21 April lalu, Wafid tertangkap tangan bersama Rosa dan Idris di kantor Kemenpora. Dalam penangkapan tersebut, selain menyita tiga lembar cek, KPK turut mengamankan sejumlah mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih.

Menurut Wafid, mata uang asing itu merupakan dana talangan yang dikumpulkannya dan dana perjalanan Wafid ke luar negeri. Uang-uang itu, kata Wafid, tercatat di buku kas Sesmenpora yang ditulis stafnya, Poniran.

Dalam pemeriksaan hari ini, Wafid juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menpora Andi Mallarangeng. Apa yang dilakukan Wafid selama ini, katanya, semata-mata untuk kepentingan Kementerian.

"Saya mohon maaf ke Pak Menteri dan Kemenpora, berbagai pihak yang dengan adanya kejadian saya ada dampak negatifnya. Apa yang saya lakukan untuk kementerian, program pemuda dan olahraga, bagaimana kantor jalan, itu bukan basa-basi," kata Wafid.

"(mata uang asing) yang disita itu bukan uang saya, cek itu juga bukan uang saya, tapi untuk kepentingan dinas, kepentingan kantor," kata Wafid.

Meskipun demikian, Wafid tidak mengakui bahwa Andi selaku menteri mengetahui proses pengumpulan dana talangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com