Wafid Bersikukuh Tak Terima Suap

Kompas.com - 16/11/2011, 19:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga nonaktif Wafid Muharam, tidak mengaku menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dalam memenangkan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma itu. Wafid tetap berdalih bahwa cek itu merupakan dana talangan untuk membiaya operasional Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya sama sekali tidak ikut campur pengadaan (wisma atlet) di daerah," kata Wafid saat diperiksa selaku terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Meskipun mengaku menyesal, Wafid hanya menyesal karena terlalu mudah meminjam dana talangan dari pihak swasta. "Saya salah, terlalu berani minjam. Saya menyesal dalam artian terlalu mudah meminjam, tapi saya juga gak tahu kenapa orang-orang itu percaya saya pinjamin," ujarnya.

Dalam kasus ini Wafid disangka menerima suap Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris, dan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang.

Pada 21 April lalu, Wafid tertangkap tangan bersama Rosa dan Idris di kantor Kemenpora. Dalam penangkapan tersebut, selain menyita tiga lembar cek, KPK turut mengamankan sejumlah mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih.

Menurut Wafid, mata uang asing itu merupakan dana talangan yang dikumpulkannya dan dana perjalanan Wafid ke luar negeri. Uang-uang itu, kata Wafid, tercatat di buku kas Sesmenpora yang ditulis stafnya, Poniran.

Dalam pemeriksaan hari ini, Wafid juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menpora Andi Mallarangeng. Apa yang dilakukan Wafid selama ini, katanya, semata-mata untuk kepentingan Kementerian.

"Saya mohon maaf ke Pak Menteri dan Kemenpora, berbagai pihak yang dengan adanya kejadian saya ada dampak negatifnya. Apa yang saya lakukan untuk kementerian, program pemuda dan olahraga, bagaimana kantor jalan, itu bukan basa-basi," kata Wafid.

"(mata uang asing) yang disita itu bukan uang saya, cek itu juga bukan uang saya, tapi untuk kepentingan dinas, kepentingan kantor," kata Wafid.

Meskipun demikian, Wafid tidak mengakui bahwa Andi selaku menteri mengetahui proses pengumpulan dana talangan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Nasional
    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Nasional
    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    Nasional
    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Nasional
    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.