Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Kursi PKS dan Demokrat, SBY Main Aman

Kompas.com - 19/10/2011, 21:02 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah, menilai pengurangan pos menteri Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, merupakan politik main aman yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eep menilai, pengurangan pos kementerian dari Demokrat merupakan langkah aman, agar PKS tidak melakukan serangan balik pasca-reshuffle.

"Kalau PKS dikurangi satu, dan partai lainnya dikurangi juga, maka mereka akan merasa tidak akan dikurangi sendirian. Tapi kalau sampai, yang dikurangi itu bukan dari Demokrat, sudah tentu mereka akan menyerang SBY. Maka paling aman adalah Demokrat dikurangi satu, PKS dikurangi satu," ujar Eep di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ditambahkan Eep, pengurangan tersebut juga termasuk upaya Presiden untuk mengatur langkah politiknya dalam merespon pascaperombakan kabinet tersebut. Menurutnya, pengurangan jatah kursi Demokrat akan dapat dijadikan alasan jika PKS tidak terima dengan keputusan tersebut.

"Maka kalau mereka (PKS) menuntut, Presiden akan bilang jangankan Anda, partai pemenang pemilu saja, saya kurangi satu. Dan ini jelas politik pengamanan dari Presiden SBY," kata Eep.

Lebih lanjut, Eep menuturkan, mengenai persoalan pengurangan tersebut, hanya menjadi persoalan kecil jika Presiden tetap menjalankan program pemerintahannya untuk rakyat. Jika tidak melakukan hal tersebut, masalah pengurangan kursi menteri tersebut baru akan menjadi persoalan serius.

"Karena sudah dianggap tidak bekerja efektif menjalankan programnya, lalu kemudian konsolidasi pemerintahannya juga terganggu," terangnya.

Meskipun demikian, Eep tetap memprediksikan, PKS akan tetap bertahan di koalisi. PKS, kata Eep, hanya melakukan perlawanan jangka pendek. Apalagi, menurutnya, Presiden sejauh ini sudah mendapatkan pengalaman cukup dalam menghadapi partai-partai yang pragmatis dalam pemerintahan.

"Artinya dulu dia kan sering diancam. Kan Partai Bulan Bintang pernah mengancam, ketika menterinya dihabisi. Tetapi kemudian setelah dengan begitu gagah, gegap gempita, dan bereaksi keras, kan setelah itu tidak ada apa-apa," kata Eep.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi dua pos menteri dari partai politik untuk diisi kalangan profesional dalam reshuffle KIB Jilid II. Masing-masing satu menteri asal PKS dan satu menteri asal Partai Demokrat.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Syamsuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com