Kurangi Kursi PKS dan Demokrat, SBY Main Aman

Kompas.com - 19/10/2011, 21:02 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah, menilai pengurangan pos menteri Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, merupakan politik main aman yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eep menilai, pengurangan pos kementerian dari Demokrat merupakan langkah aman, agar PKS tidak melakukan serangan balik pasca-reshuffle.

"Kalau PKS dikurangi satu, dan partai lainnya dikurangi juga, maka mereka akan merasa tidak akan dikurangi sendirian. Tapi kalau sampai, yang dikurangi itu bukan dari Demokrat, sudah tentu mereka akan menyerang SBY. Maka paling aman adalah Demokrat dikurangi satu, PKS dikurangi satu," ujar Eep di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ditambahkan Eep, pengurangan tersebut juga termasuk upaya Presiden untuk mengatur langkah politiknya dalam merespon pascaperombakan kabinet tersebut. Menurutnya, pengurangan jatah kursi Demokrat akan dapat dijadikan alasan jika PKS tidak terima dengan keputusan tersebut.

"Maka kalau mereka (PKS) menuntut, Presiden akan bilang jangankan Anda, partai pemenang pemilu saja, saya kurangi satu. Dan ini jelas politik pengamanan dari Presiden SBY," kata Eep.

Lebih lanjut, Eep menuturkan, mengenai persoalan pengurangan tersebut, hanya menjadi persoalan kecil jika Presiden tetap menjalankan program pemerintahannya untuk rakyat. Jika tidak melakukan hal tersebut, masalah pengurangan kursi menteri tersebut baru akan menjadi persoalan serius.

"Karena sudah dianggap tidak bekerja efektif menjalankan programnya, lalu kemudian konsolidasi pemerintahannya juga terganggu," terangnya.

Meskipun demikian, Eep tetap memprediksikan, PKS akan tetap bertahan di koalisi. PKS, kata Eep, hanya melakukan perlawanan jangka pendek. Apalagi, menurutnya, Presiden sejauh ini sudah mendapatkan pengalaman cukup dalam menghadapi partai-partai yang pragmatis dalam pemerintahan.

"Artinya dulu dia kan sering diancam. Kan Partai Bulan Bintang pernah mengancam, ketika menterinya dihabisi. Tetapi kemudian setelah dengan begitu gagah, gegap gempita, dan bereaksi keras, kan setelah itu tidak ada apa-apa," kata Eep.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi dua pos menteri dari partai politik untuk diisi kalangan profesional dalam reshuffle KIB Jilid II. Masing-masing satu menteri asal PKS dan satu menteri asal Partai Demokrat.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Syamsuddin.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Nasional
    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Nasional
    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Nasional
    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Nasional
    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Nasional
    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Nasional
    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Nasional
    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Nasional
    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Nasional
    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    Nasional
    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X