Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Kursi PKS dan Demokrat, SBY Main Aman

Kompas.com - 19/10/2011, 21:02 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah, menilai pengurangan pos menteri Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, merupakan politik main aman yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eep menilai, pengurangan pos kementerian dari Demokrat merupakan langkah aman, agar PKS tidak melakukan serangan balik pasca-reshuffle.

"Kalau PKS dikurangi satu, dan partai lainnya dikurangi juga, maka mereka akan merasa tidak akan dikurangi sendirian. Tapi kalau sampai, yang dikurangi itu bukan dari Demokrat, sudah tentu mereka akan menyerang SBY. Maka paling aman adalah Demokrat dikurangi satu, PKS dikurangi satu," ujar Eep di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ditambahkan Eep, pengurangan tersebut juga termasuk upaya Presiden untuk mengatur langkah politiknya dalam merespon pascaperombakan kabinet tersebut. Menurutnya, pengurangan jatah kursi Demokrat akan dapat dijadikan alasan jika PKS tidak terima dengan keputusan tersebut.

"Maka kalau mereka (PKS) menuntut, Presiden akan bilang jangankan Anda, partai pemenang pemilu saja, saya kurangi satu. Dan ini jelas politik pengamanan dari Presiden SBY," kata Eep.

Lebih lanjut, Eep menuturkan, mengenai persoalan pengurangan tersebut, hanya menjadi persoalan kecil jika Presiden tetap menjalankan program pemerintahannya untuk rakyat. Jika tidak melakukan hal tersebut, masalah pengurangan kursi menteri tersebut baru akan menjadi persoalan serius.

"Karena sudah dianggap tidak bekerja efektif menjalankan programnya, lalu kemudian konsolidasi pemerintahannya juga terganggu," terangnya.

Meskipun demikian, Eep tetap memprediksikan, PKS akan tetap bertahan di koalisi. PKS, kata Eep, hanya melakukan perlawanan jangka pendek. Apalagi, menurutnya, Presiden sejauh ini sudah mendapatkan pengalaman cukup dalam menghadapi partai-partai yang pragmatis dalam pemerintahan.

"Artinya dulu dia kan sering diancam. Kan Partai Bulan Bintang pernah mengancam, ketika menterinya dihabisi. Tetapi kemudian setelah dengan begitu gagah, gegap gempita, dan bereaksi keras, kan setelah itu tidak ada apa-apa," kata Eep.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi dua pos menteri dari partai politik untuk diisi kalangan profesional dalam reshuffle KIB Jilid II. Masing-masing satu menteri asal PKS dan satu menteri asal Partai Demokrat.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Syamsuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

    Nasional
    Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

    Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

    Nasional
    Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

    Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

    Nasional
    Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

    Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

    Nasional
    Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

    Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

    Nasional
    Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

    Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

    Nasional
    Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

    Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

    Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

    Nasional
    Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

    Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

    Nasional
    OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

    OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

    Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

    Nasional
    Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com