Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Dinilai Ragu dan Takut

Kompas.com - 24/09/2011, 16:29 WIB

MALANG, KOMPAS.com — Jika ingin menciptakan pemerintahan yang efektif, sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet. Sayangnya, Presiden terkesan ragu dan takut mendapat tekanan parpol.

Demikian pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, Abdul Aziz SR, di Surabaya, Sabtu (24/9/2011).

Menurut dia, reshuffle harus dilakukan terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya dipandang jelek oleh masyarakat, di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Selain itu, juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallarangeng, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh.

Menteri-menteri tersebut lebih banyak bekerja melalui media daripada menyelesaikan masalah di lapangan. Beriklan itu selain menunjukkan kelemahan kapasitas, sekaligus menghabiskan uang negara hanya untuk membangun citra, katanya.

Ditegaskan, sudah saatnya Presiden menunjukkan hakikat kabinet presidensial dan hak prerogatifnya. Jangan takut terhadap tekanan partai politik. Masalahnya Presiden itu sangat peragu dan takut terhadap tekanan parpol. Jika hal semacam ini terulang, reshuffle itu tidak bermanfaat apa-apa, tegasnya.  

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com