Presiden SBY Dinilai Ragu dan Takut

Kompas.com - 24/09/2011, 16:29 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

MALANG, KOMPAS.com — Jika ingin menciptakan pemerintahan yang efektif, sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet. Sayangnya, Presiden terkesan ragu dan takut mendapat tekanan parpol.

Demikian pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, Abdul Aziz SR, di Surabaya, Sabtu (24/9/2011).

Menurut dia, reshuffle harus dilakukan terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya dipandang jelek oleh masyarakat, di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Selain itu, juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallarangeng, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh.

Menteri-menteri tersebut lebih banyak bekerja melalui media daripada menyelesaikan masalah di lapangan. Beriklan itu selain menunjukkan kelemahan kapasitas, sekaligus menghabiskan uang negara hanya untuk membangun citra, katanya.

Ditegaskan, sudah saatnya Presiden menunjukkan hakikat kabinet presidensial dan hak prerogatifnya. Jangan takut terhadap tekanan partai politik. Masalahnya Presiden itu sangat peragu dan takut terhadap tekanan parpol. Jika hal semacam ini terulang, reshuffle itu tidak bermanfaat apa-apa, tegasnya.  

 

 

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X