Banggar Ganggu Kepentingan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah tekanan selama beberapa waktu terakhir, Badan Anggaran DPR memutuskan untuk menghentikan pembahasan RAPBN 2012 dan mengembalikannya ke pimpinan DPR. Langkah ini dinilai sangat merugikan kepentingan publik dan seharusnya tidak dilakukan jika Badan Anggaran sungguh terbuka terhadap perbaikan.

"Aneh sekali. Apa yang dimaksudkan publik selama ini dengan mengkritisi Banggar (Badan Anggaran) adalah untuk mengoreksi mereka. Kalau terbuka terhadap perbaikan, Banggar seharusnya tidak melakukan hal itu," kata Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Jumat (23/9/2011), di Jakarta.

Banggar, Rabu lalu, memutuskan untuk menghentikan pembahasan RAPBN 2012 dengan pemerintah dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Penghentian sementara ini terkait dengan pemeriksaan pimpinan Banggar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

Tekanan dan kritik hebat tengah melanda Banggar. Pemicunya, sejumlah kasus korupsi yang terungkap ternyata terindikasi terkait dengan anggota Banggar. Sejumlah anggota alat kelengkapan DPR itu pun disebut-sebut oleh beberapa tersangka kasus korupsi menerima aliran uang.

Ade mengakui, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Banggar memiliki peran penting dalam penyusunan anggaran negara. Namun, hal itu tidak berarti Banggar bisa menghentikan pembahasan RAPBN 2012 begitu saja setelah didera kritik dan tekanan cukup besar. Sebaliknya, Banggar seharusnya menyambut gembira semua usulan koreksi karena justru akan memperbaiki kinerja mereka.

"Menghentikan pembahasan RAPBN 2012 sangat mengganggu kepentingan publik," ucapnya.