KPK Akan Periksa Nasir

Kompas.com - 23/08/2011, 21:24 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa M Nasir, sepupu dari M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Nasir akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008.

"KPK berencana meminta keterangan yang bersangkutan," kata Johan saat dihubungi wartawan, Selasa (23/8/2011). Johan belum dapat memastikan kapan anggota Komisi III DPR itu akan diperiksa.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, sebagai tersangka. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Direktorat Sarana serta Prasarana Kemnakertrans Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen juga menjadi tersangka kasus itu.

Belum diketahui persis peran Neneng dalam kasus ini. Ia diduga menerima uang hasil kejahatan terkait proyek tersebut. Adapun Timas diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pembayaran pekerjaan supervisi PLTS kepada perusahaan rekanan.

Nasir pun belum diketahui kaitannya dalam kasus ini. Namun, Nasir diketahui sebagai pendiri PT Mahkota Negara bersama Nazaruddin. Perusahaan milik dua bersaudara itu menjadi pelaksana proyek tersebut bersama PT Alfindo. Nama  PT Alfindo diduga telah dipinjam oleh Nazaruddin untuk memenangi tender proyek. Kasus dugaan korupsi pada proyek senilai Rp 8,9 itu ditengarai merugikan negara hingga Rp 3,8 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X