Karena Marzuki, Demokrat "Dihukum"

Kompas.com - 04/08/2011, 17:35 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua DPR  Marzuki Alie mengenai wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaafan bagi para koruptor dinilai telah merugikan Partai Demokrat secara politik. Walau pernyataan tersebut tampak wajar jika ditilik dari segi kebebasan berpendapat, Direktur SETARA Institute Hendardi mengatakan tak seharusnya Marzuki melontarkan pernyataan tersebut.

"Implikasi politik yang paling nyata adalah citra Demokrat sendiri yang akan merosot apalagi jika partai lain menggunakan isu ini. Para politisi harus membatasi pernyataan itu, karena makin besar inflasi pernyataan maka makin besar pula devaluasi kepercayaan. Hukuman terhadap Marzuki sendiri selain dilaporkan ke Badan Kehormatan, publik sudah menghukum secara politik dan berpengaruh terhadap posisi elektoral partainya," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (4/8/2011).

Hendardi mencatat bahwa pernyataan Marzuki harus dilihat secara normatif sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, menurut dia, agak mengganjal ketika Marzuki menyampaikannya sebagai pejabat publik. Hak-hak kebebasan berpendapatnya harus dikelola dan dibatasi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, tak bisa dibayangkan jika seluruh pejabat publik bebas berkomentar seenaknya. Tentu pemerintahan tak akan berjalan secara efektif. Apalagi, lanjutnya, Marzuki berstatus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang sedang berurusan dengan KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011.

Begitu pula dengan gagasannya terkait pemaafan koruptor. Tanpa ide ini, koruptor sendiri sudah banyak dimaafkan dengan mengembalikan uangnya melalui aksi-aksi sosial lalu melenggang kembali ke gelanggang politik dengan mudahnya.

"Jadi ini tak bisa kita pandang secara sepele. Perkataan, kan, juga manifestasi dari pemikiran. Ini tak memiliki implikasi hukum, tapi pernyataan yang "negotiable" dengan koruptor dan seolah-olah benci dengan KPK akan membuka ruang bagi recovery para koruptor yang selama ini melakukan perlawanan dengan berbagai cara," tandasnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

    PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

    Nasional
    Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

    Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

    Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

    Nasional
    Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

    Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

    Nasional
    Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

    Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

    Nasional
    Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

    Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

    Nasional
    Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

    Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

    Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

    Nasional
    Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

    Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

    Nasional
    Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

    Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

    Nasional
    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

    Nasional
    Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

    Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

    Nasional
    Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

    Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

    Nasional
    Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

    Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

    Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X