Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mas Achmad: Ide Itu Harus Ditentang!

Kompas.com - 01/08/2011, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan permintaan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dibenarkan dari sudut apa pun. Dengan segala kekurangannya KPK, menurut Achmad, masih dibutuhkan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

"Kalau kita mau jujur. KPK itulah yang di dalam memberantas korupsi paling tidak bisa diajak kompromi," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad diminta tanggapannya mengenai wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie pada Jumat (29/7/2011) kemarin. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu mengatakan KPK lebih baik dibubarkan jika memang tak ada orang-orang yang kredibel dan pantas untuk duduk di lembaga ad hoc penegakan hukum tersebut.

Menurut Mas Achmad, berbagai kritik yang memojokkan KPK terjadi karena belakangan ini banyak beredar isu dari Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang saat ini masih belum jelas keberadaannya.

"Keterangan Nazaruddin itu perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi saya pikir terlalu pagi jika ada orang memberikan komentar soal KPK di saat komite etik yang dibentuk juga belum bekerja. Apalagi ada permintaan untuk dibubarkan, menurut saya harus ditentang ide tersebut," kata Mas Achmad.

Lebih lanjut, Mas Achmad menilai, seorang negarawan di Indonesia tidak akan mungkin meminta pembubaran KPK. Pasalnya, dalam setiap negara di luar negeri, KPK itu menjadi salah satu etalase bangsa dalam komunitas pemberantasan korupsi di dunia.

"Jadi kalau seorang negarawan itu tidak mungkin meminta pembubaran KPK," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pernyataan tersebut berarti Marzuki Alie bukan seorang negarawan, Mas Achmad mengatakan, "Saya tidak ngomong seperti itu. Ini termasuk juga ke siapa pun," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com