Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mas Achmad: Ide Itu Harus Ditentang!

Kompas.com - 01/08/2011, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan permintaan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dibenarkan dari sudut apa pun. Dengan segala kekurangannya KPK, menurut Achmad, masih dibutuhkan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

"Kalau kita mau jujur. KPK itulah yang di dalam memberantas korupsi paling tidak bisa diajak kompromi," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad diminta tanggapannya mengenai wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie pada Jumat (29/7/2011) kemarin. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu mengatakan KPK lebih baik dibubarkan jika memang tak ada orang-orang yang kredibel dan pantas untuk duduk di lembaga ad hoc penegakan hukum tersebut.

Menurut Mas Achmad, berbagai kritik yang memojokkan KPK terjadi karena belakangan ini banyak beredar isu dari Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang saat ini masih belum jelas keberadaannya.

"Keterangan Nazaruddin itu perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi saya pikir terlalu pagi jika ada orang memberikan komentar soal KPK di saat komite etik yang dibentuk juga belum bekerja. Apalagi ada permintaan untuk dibubarkan, menurut saya harus ditentang ide tersebut," kata Mas Achmad.

Lebih lanjut, Mas Achmad menilai, seorang negarawan di Indonesia tidak akan mungkin meminta pembubaran KPK. Pasalnya, dalam setiap negara di luar negeri, KPK itu menjadi salah satu etalase bangsa dalam komunitas pemberantasan korupsi di dunia.

"Jadi kalau seorang negarawan itu tidak mungkin meminta pembubaran KPK," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pernyataan tersebut berarti Marzuki Alie bukan seorang negarawan, Mas Achmad mengatakan, "Saya tidak ngomong seperti itu. Ini termasuk juga ke siapa pun," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com