Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewi: Nanti Saya Sampaikan Semua

Kompas.com - 07/07/2011, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari Partai Hati Nurani Rakyat, Dewi Yasin Limpo, memastikan akan memenuhi undangan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR pada Kamis (7/7/2011) siang ini.

Undangan telah diterima lewat DPP Partai Hanura yang memerintahkannya memenuhi undangan tersebut. ”Saya patuh,” kata Dewi di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menyangkut substansi dugaan pemalsuan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang hampir menjadikannya lolos menjadi anggota DPR, Dewi hanya menyatakan, ”Nanti saya sampaikan semua kepada Dewan, apa yang saya alami, apa saja yang saya ketahui.”

Terkait kasus tersebut, bekas juru panggil MK Masyhuri Hasan telah ditahan polisi. Namun, bagi Dewi, undangan ke Panitia Kerja (Panja) DPR adalah untuk pertama kalinya ia memberi keterangan secara resmi. ”Panggilan ke polisi belum ada,” kata Dewi.

Pukul 14.00

Panja Mafia Pemilu menjadwalkan pemanggilan Dewi Yasin pada pukul 14.00 WIB siang nanti. Dewi merupakan salah satu saksi kunci penting dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Hanura di parlemen, Syarifuddin Suding, pihaknya telah meminta Dewi untuk hadir pada pemanggilan tersebut. Namun, aku Syarifuddin, nomor telepon Dewi sangat susah dihubungi olehnya sejak kemarin.

"Kami sudah minta beliau (Dewi Yasin Limpo) untuk hadir penuhi panggilan Panja. Tetapi kemarin saya mencoba menghubungi untuk konfirmasi kedatangannya hari ini, tidak tersambung, teleponnya susah dihubungi," ujar Syarifuddin kepada Kompas.com, Kamis pagi.

Syarifuddin berharap, Dewi tetap memenuhi panggilan Panja untuk memberikan keterangan selengkap mungkin. Ia berharap kasus tersebut segera diselesaikan. Partai Hanura, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya proses yang berjalan kepada Panja untuk membuktikan kasus itu.

"Kami (Hanura) sangat berharap Dewi Yasin Limpo datang dan menjelaskan semuanya seluas-luasnya apa yang terjadi yang ia ketahui dan masalah yang ia hadapi," tuturnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com