Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewi: Nanti Saya Sampaikan Semua

Kompas.com - 07/07/2011, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari Partai Hati Nurani Rakyat, Dewi Yasin Limpo, memastikan akan memenuhi undangan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR pada Kamis (7/7/2011) siang ini.

Undangan telah diterima lewat DPP Partai Hanura yang memerintahkannya memenuhi undangan tersebut. ”Saya patuh,” kata Dewi di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menyangkut substansi dugaan pemalsuan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang hampir menjadikannya lolos menjadi anggota DPR, Dewi hanya menyatakan, ”Nanti saya sampaikan semua kepada Dewan, apa yang saya alami, apa saja yang saya ketahui.”

Terkait kasus tersebut, bekas juru panggil MK Masyhuri Hasan telah ditahan polisi. Namun, bagi Dewi, undangan ke Panitia Kerja (Panja) DPR adalah untuk pertama kalinya ia memberi keterangan secara resmi. ”Panggilan ke polisi belum ada,” kata Dewi.

Pukul 14.00

Panja Mafia Pemilu menjadwalkan pemanggilan Dewi Yasin pada pukul 14.00 WIB siang nanti. Dewi merupakan salah satu saksi kunci penting dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Hanura di parlemen, Syarifuddin Suding, pihaknya telah meminta Dewi untuk hadir pada pemanggilan tersebut. Namun, aku Syarifuddin, nomor telepon Dewi sangat susah dihubungi olehnya sejak kemarin.

"Kami sudah minta beliau (Dewi Yasin Limpo) untuk hadir penuhi panggilan Panja. Tetapi kemarin saya mencoba menghubungi untuk konfirmasi kedatangannya hari ini, tidak tersambung, teleponnya susah dihubungi," ujar Syarifuddin kepada Kompas.com, Kamis pagi.

Syarifuddin berharap, Dewi tetap memenuhi panggilan Panja untuk memberikan keterangan selengkap mungkin. Ia berharap kasus tersebut segera diselesaikan. Partai Hanura, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya proses yang berjalan kepada Panja untuk membuktikan kasus itu.

"Kami (Hanura) sangat berharap Dewi Yasin Limpo datang dan menjelaskan semuanya seluas-luasnya apa yang terjadi yang ia ketahui dan masalah yang ia hadapi," tuturnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com