Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: Idrus Tak Mau Makan Gaji Buta

Kompas.com - 09/06/2011, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, pengunduran diri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai anggota Komisi II DPR karena ingin berkonsentrasi penuh di partainya. Menurut dia, Idrus menyadari tugasnya di Kesekjenan Partai Golkar sangat berat.

"Itu alasan utamanya. Alasan lainnya karena beliau ingin memberi contoh pada politikus lain dan tidak mau makan gaji buta di DPR dengan mengabaikan tugas-tugas negara karena waktu yang tersita banyak di partai," ujar Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (9/6/2011).

Bambang menambahkan, laporan pengunduran diri Idris telah diketahui kader partai lainnya dalam rapat LPK kemarin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Laporan tersebut, lanjutnya, langsung ditandatangani  Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam rapat tersebut.

"Jadi, intinya, Idrus sebagai sekjen dan kami memang bertekad Partai Golkar harus unggul pada Pemilu 2014 untuk memperbaiki keadaan yang makin tidak jelas ini," ujarnya.

Secara terpisah, rekan separtai Idrus, Nurul Arifin, membantah pengunduran diri Idrus terkait dengan tawaran masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Menurut dia, Idrus pernah ditawari hal tersebut, tetapi menolak. "Penggantinya Ibu Mariana Akip Baramuli, sebagai suara terbanyak berikutnya dari dapil di Sulawesi Selatan," kata Nurul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com