Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemkominfo Selidiki SMS "Fitnah"

Kompas.com - 01/06/2011, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, kementeriannya dan pihak kepolisian tengah menyelidiki SMS gelap yang mendiskreditkan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatul mengatakan, SMS tersebut diduga memang dikirim dengan menggunakan nomor telepon Singapura.

"Kita akan coba teliti sumbernya dari mana. Tim saat ini sedang bekerja untuk melihat itu semua," kata Tifatul kepada para wartawan di sela-sela Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Tifatul mengatakan, pemerintah senantiasa melakukan penelusuran terhadap pengirim SMS gelap yang berisi penghinaan. Setiap hari, sambungnya, Kemkominfo menerima banyak laporan dari masyarakat. Ketika ditanya bagaimana cara pemerintah melacak pengirim SMS tersebut, Tifatul enggan menjelaskannya.

"Caranya ada, tapi tidak bisa dijelaskan," katanya singkat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri secara khusus menggelar jumpa pers pada Senin lalu untuk menanggapi SMS yang disebutnya sebagai fitnah. Ia meminta agar budaya memfitnah tidak diteruskan. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia seharusnya digunakan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan fitnah. Ia mengaku menjadi korban fitnah.

Presiden mengingatkan, teknologi informasi itu seharusnya untuk meningkatkan kehidupan dan mencerdaskan bangsa. Teknologi informasi media dalam jaringan bukan justru dipakai untuk menyebarkan fitnah, pembunuhan karakter, dan caci maki kepada siapa pun di negeri ini. Presiden mengakui, banyak orang di Indonesia menjadi korban fitnah, termasuk dirinya.

"Selama lebih dari enam tahun mengemban amanat memimpin negara dan pemerintahan ini melalui proses pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Satu-dua kali manakala fitnah itu sungguh keterlaluan, demi nama baik, kebenaran, dan keadilan, dan merupakan hak, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat," ujarnya.

Fitnah yang disebarkan termasuk kabar bahwa Partai Demokrat memiliki tabungan sebesar Rp 47 triliun. Ia mengakui, pada masa silam, saat belum ada kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta terdapat ancaman tindakan represif dari pemerintah, orang takut menyampaikan segala sesuatu secara terbuka. "Saat ini tersedia banyak media yang menyerang, mendiskreditkan. Itu sah, silakan. Itu freedom of speech, freedom of the press, tetapi kalau mencemarkan nama baik, siap mempertanggungjawabkan. Begitu hakikat Indonesia sebagai negara hukum dan negara keadilan," kata Yudhoyono.

Presiden pun meminta rakyat berupaya agar Indonesia menjadi bangsa beradab. "Janganlah negeri dan Tanah Air ini menjadi tanah dan lautan fitnah. Mari kita bangun kehidupan masyarakat yang baik, kehidupan yang bermoral, beretika, beradab, dan segalanya dipertanggungjawabkan, kesatria, dan tak menjadi pengecut. Dengan demikian, rakyat akan tahu mana yang benar, mana yang bohong," ucapnya.

Pesan singkat yang dikirimkan oleh orang yang mengatasnamakan Nazaruddin itu beredar akhir pekan lalu dengan isi mendiskreditkan Presiden. Namun, Nazaruddin membantah hal itu. Pada SMS tersebut juga dicantumkan ancaman akan dibukanya berbagai kasus terkait politisi Partai Demokrat, termasuk kasus Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com