Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima, Nazaruddin Akan Buka-bukaan

Kompas.com - 24/05/2011, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fungsionaris Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mempertanyakan keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan dirinya sebagai bendahara umum. Ia mengancam akam membuka segala hal yang ia ketahui menyangkut kasus dugaan suap Sesmenpora.

"Siapa yang langgar etika? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus Sesmenpora? Saya akan buka semua. Saya akan buka data. Siang ini saya akan menggelar jumpa pers di DPR supaya jelas semua," kata Nazaruddin, seperti dilansir Tribunnews, Selasa (24/5/2011). 

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Senin (23/5/2011) malam, memutuskan untuk memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum. Alasannya,  keterlibatan Nazaruddin dalam sejumlah kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat telah menempatkan Partai Demokrat dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Nazaruddin menyatakan akan menggelar jumpa pers siang ini di Gedung DPR, Jakarta. "Saya buka data, siapa yang langgar etika. Kasus ini adalah sebuah rekayasa politik, menuduh saya tanpa ada bukti. Saya juga kecewa dengan Pak Mahfud MD yang lebih mengerti hukum ternyata mengungkap seperti ini," kata Nazaruddin. 

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Jumat (20/5/2011), bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengungkapkan kepada media soal pemberian uang sebesar 120.000 dollar Singapura dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar.

"Rekayasa, politisasi kasus yang menyudutkan saya, membangun opini publik dengan sedemikian rupa. Saya akan tunjukkan siapa yang benar. Tuduhan selama ini kepada saya cuma katanya-katanya dan belum terbukti secara hukum," ujar Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    Nasional
    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com