Polri, Terorisme, dan Kasus Korupsi

Polri dinilai tak tuntas menangani rekayasa kasus tahun 2009 yang diduga melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan. Selain itu, tak jelas perkembangan penanganan dugaan mafia pajak di Ditjen Pajak, seperti keterlibatan pegawai imigrasi dalam paspor palsu Sony Laksono, dugaan suap oleh para tahanan lain di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Tanda tanya besar selanjutnya terkait kepemilikan harta Rp 100 miliar. Dari siapa saja uang sekitar Rp 99 miliar milik Gayus? Pasalnya, Polri hanya mampu mengungkap adanya suap sebesar Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak.

Tanda tanya lain muncul dalam penanganan kasus Bahasyim Assifie, mantan pejabat Ditjen Pajak. Tiga bulan pascavonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum diketahui dari mana harta sekitar Rp 60 miliar ditambah 681.147 dollar AS milik Bahasyim. Polri hanya mampu mengungkap suap senilai Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi.

Tanda tanya selanjutnya terkait penanganan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 senilai Rp 8,5 miliar. Polri hanya menjerat Susno selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Padahal, berdasarkan fakta di persidangan, beberapa anak buah Susno saat itu terlibat dalam pemotongan. Para pejabat Polda Jabar saat itu juga disebut ikut menikmati sebagian dana hibah Pemerintah Provinsi Jabar itu.

Jiwa militer

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri lebih bersemangat menangani kasus terorisme lantaran jiwa militer yang masih ada. Seperti diketahui, Polri dulu bergabung dengan TNI.

"Menangani terorisme lebih menunjukkan keberanian daripada menangani korupsi yang lebih butuh ketekunan, ketegasan, intelektual," katanya ketika dihubungi Kompas.com.

Bambang menambahkan, sikap Polri yang serius menangani kasus terorisme juga dipengaruhi dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui kucuran dana maupun kebijakan. Tak hanya dari pemerintah, kucuran dana juga diberikan dari negara lain.

"Komitmen pimpinan Polri dalam penanganan kasus korupsi masih lemah. Hanya ucapannya, tapi implementasinya tanda tanya. Selain itu, rasa kesetiakawanan di antara para penegak hukum cukup tinggi sehingga tak tuntas menangani kasus (yang diduga melibatkan internal Polri)," ucap mantan perwira Polri itu.