Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri, Terorisme, dan Kasus Korupsi

Kompas.com - 11/05/2011, 13:24 WIB

Polri dinilai tak tuntas menangani rekayasa kasus tahun 2009 yang diduga melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan. Selain itu, tak jelas perkembangan penanganan dugaan mafia pajak di Ditjen Pajak, seperti keterlibatan pegawai imigrasi dalam paspor palsu Sony Laksono, dugaan suap oleh para tahanan lain di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Tanda tanya besar selanjutnya terkait kepemilikan harta Rp 100 miliar. Dari siapa saja uang sekitar Rp 99 miliar milik Gayus? Pasalnya, Polri hanya mampu mengungkap adanya suap sebesar Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak.

Tanda tanya lain muncul dalam penanganan kasus Bahasyim Assifie, mantan pejabat Ditjen Pajak. Tiga bulan pascavonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum diketahui dari mana harta sekitar Rp 60 miliar ditambah 681.147 dollar AS milik Bahasyim. Polri hanya mampu mengungkap suap senilai Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi.

Tanda tanya selanjutnya terkait penanganan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 senilai Rp 8,5 miliar. Polri hanya menjerat Susno selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Padahal, berdasarkan fakta di persidangan, beberapa anak buah Susno saat itu terlibat dalam pemotongan. Para pejabat Polda Jabar saat itu juga disebut ikut menikmati sebagian dana hibah Pemerintah Provinsi Jabar itu.

Jiwa militer

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri lebih bersemangat menangani kasus terorisme lantaran jiwa militer yang masih ada. Seperti diketahui, Polri dulu bergabung dengan TNI.

"Menangani terorisme lebih menunjukkan keberanian daripada menangani korupsi yang lebih butuh ketekunan, ketegasan, intelektual," katanya ketika dihubungi Kompas.com.

Bambang menambahkan, sikap Polri yang serius menangani kasus terorisme juga dipengaruhi dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui kucuran dana maupun kebijakan. Tak hanya dari pemerintah, kucuran dana juga diberikan dari negara lain.

"Komitmen pimpinan Polri dalam penanganan kasus korupsi masih lemah. Hanya ucapannya, tapi implementasinya tanda tanya. Selain itu, rasa kesetiakawanan di antara para penegak hukum cukup tinggi sehingga tak tuntas menangani kasus (yang diduga melibatkan internal Polri)," ucap mantan perwira Polri itu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com