Polri, Terorisme, dan Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — "Jangan pernah meragukan Polri dalam menangani kasus terorisme. Dan, jangan pernah berharap banyak kepada Polri dalam mengusut kasus korupsi," kata seorang teman sesama jurnalis di kepolisian di tengah gencarnya Densus 88 Antiteror Polri memburu para pelaku teror akhir-akhir ini.

Sikap Polri terhadap penanganan kasus terorisme terlihat berbeda jauh dengan sikap saat menangani kasus korupsi. Kerja Densus 88 Antiteror Polri kerap dipuji. Sebaliknya, kerja penyidik Bareskrim kerap dikritik.

Untuk kasus terorisme, Polri dapat mengurai berbagai kasus teror selama ini. Sebagai contoh, kasus pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh. Polri berhasil menangkap mulai dari perencana pelatihan, para peserta pelatihan, pihak-pihak yang membantu kegiatan, hingga orang yang hanya menyembunyikan pelaku teror atau informasi tentang kegiatan itu.

Contoh lain, penanganan kasus paket bom buku di empat lokasi di Jakarta pada pertengahan Maret 2011. Hanya dalam satu bulan, Polri berhasil mengungkap kasus itu serta menangkap orang-orang yang terlibat.

Sekitar 20 orang ditangkap di sejumlah lokasi, yakni Aceh, Bekasi, Tangerang, dan beberapa daerah di Jakarta Timur, di antaranya Rawamangun, Cakung, dan Pondok Kopi. Penangkapan itu dalam waktu yang relatif berdekatan.

Peran mereka yang diciduk mulai dari pemimpin kelompok, yakni Pepi Fernando, hingga orang yang tidak terlibat langsung atau sekadar mengetahui rencana teror, seperti Imam Mochammad Firdaus, juru kamera Global TV, serta istri Pepi, Deni Carmelita.

Begitu pula kasus bom bunuh diri yang dilakukan M Syarif di Masjid Adz Dzikro di lingkungan Markas Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan hari setelah kejadian, para pelaku satu per satu ditangkap, diawali dengan penangkapan M Basuki, adik Syarif.

Penanganan kasus Cirebon terus dikembangkan hingga diketahui ada kaitan antara para tersangka kasus Cirebon dan teror bom berbahan bensin di Klaten, Jawa Tengah, pada akhir 2010.

Bagaimana dengan penanganan kasus korupsi?

Kita ambil contoh kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Lebih dari setahun berlalu, berbagai tanda tanya masih menyelimuti kasus yang dibongkar Komisaris Jenderal Susno Duadji itu.

Polri dinilai tak tuntas menangani rekayasa kasus tahun 2009 yang diduga melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan. Selain itu, tak jelas perkembangan penanganan dugaan mafia pajak di Ditjen Pajak, seperti keterlibatan pegawai imigrasi dalam paspor palsu Sony Laksono, dugaan suap oleh para tahanan lain di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Tanda tanya besar selanjutnya terkait kepemilikan harta Rp 100 miliar. Dari siapa saja uang sekitar Rp 99 miliar milik Gayus? Pasalnya, Polri hanya mampu mengungkap adanya suap sebesar Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak.

Tanda tanya lain muncul dalam penanganan kasus Bahasyim Assifie, mantan pejabat Ditjen Pajak. Tiga bulan pascavonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum diketahui dari mana harta sekitar Rp 60 miliar ditambah 681.147 dollar AS milik Bahasyim. Polri hanya mampu mengungkap suap senilai Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi.

Tanda tanya selanjutnya terkait penanganan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 senilai Rp 8,5 miliar. Polri hanya menjerat Susno selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Padahal, berdasarkan fakta di persidangan, beberapa anak buah Susno saat itu terlibat dalam pemotongan. Para pejabat Polda Jabar saat itu juga disebut ikut menikmati sebagian dana hibah Pemerintah Provinsi Jabar itu.

Jiwa militer

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri lebih bersemangat menangani kasus terorisme lantaran jiwa militer yang masih ada. Seperti diketahui, Polri dulu bergabung dengan TNI.

"Menangani terorisme lebih menunjukkan keberanian daripada menangani korupsi yang lebih butuh ketekunan, ketegasan, intelektual," katanya ketika dihubungi Kompas.com.

Bambang menambahkan, sikap Polri yang serius menangani kasus terorisme juga dipengaruhi dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui kucuran dana maupun kebijakan. Tak hanya dari pemerintah, kucuran dana juga diberikan dari negara lain.

"Komitmen pimpinan Polri dalam penanganan kasus korupsi masih lemah. Hanya ucapannya, tapi implementasinya tanda tanya. Selain itu, rasa kesetiakawanan di antara para penegak hukum cukup tinggi sehingga tak tuntas menangani kasus (yang diduga melibatkan internal Polri)," ucap mantan perwira Polri itu.

Tembok besar intervensi

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai, Polri kerap terhalang kuatnya intervensi ketika menangani kasus-kasus korupsi yang bersinggungan dengan penguasa atau kelompok yang memiliki kekuatan politik.

"Biasanya, kelompok-kelompok berkuasa akan menekan penegak hukum agar tidak sampai (menjerat kelompoknya) atau membatasi kasus," ucap Donal.

Donal tak percaya alasan Polri selama ini bahwa penyidik belum memiliki alat bukti untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Donal membandingkan dengan kerja Densus 88 Antiteror yang dapat mengusut setiap kasus meski minim petunjuk.

"Minimnya informasi mampu dikembangkan sehingga menunjuk pelaku," katanya.

"Kalau penanganan kasus korupsi yang melibatkan aparat mereka sendiri, kelompok berkuasa, atau politik kadang kala yang terjadi sebaliknya. Bukti-bukti itu diputarbalikkan sehingga tidak menyentuh mereka. Korupsi itu tidak dilakukan sendiri, tapi berkelompok. Biasanya kalau satu kelompok sudah terbongkar, mudah dikembangkan," tambah Donal.

Dia tak sependapat dengan anggapan bahwa kasus terorisme lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi. Menurut dia, "Kejahatan terorisme dampaknya secara wilayah hanya pada satu titik yang merasa terancam, yaitu titik serangan teroris itu saja. Tetapi, dampak korupsi seluruh rakyat jadi miskin dan sengsara."

"Korupsi semakin memiskinkan republik ini. Sumber-sumber kekayaan alam dibajak dan dipergunakan kelompok-kelompok berkuasa hanya untuk memperkaya kroninya dan kelompoknya. Pastinya akan ada efek berjangka panjang kejahatan korupsi," pungkas Donal.