Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Kekerasan,Jurnalis Mengadu ke DPR

Kompas.com - 10/05/2011, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang jurnalis kontributor Vivanews, Harian Lokal Bintang Papua dan The Jakarta Globe, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/5/2011). Bram ditusuk oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua, 3 Maret 2011.

Bram, yang diterima anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menceritakan, ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu.

"Saya masih trauma setelah mengalami penusukan tersebut, termasuk teman-teman jurnalis di Papua. Apalagi sampai sekarang kasus ini belum bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian Jayapura. Mereka mengatakan, penusukan itu kemungkinan kasus perampokan, tetapi mereka (kepolisian) juga tidak bisa buktikan itu," ujar Bram.

Selain dugaan akibat pemberitaan itu, ia juga menduga tindakan kekerasan keterkaitan pemberitaannya mengenai pelanggaran HAM di Matembo Papua, yang dimuat di surat kabar The Jakarta Globe sekitar enam bulan lalu. Dalam berita itu, ia membeberkan dugaan keterlibatan Kapolres Jayapura yang ikut memimpin terjadinya sejumlah kekerasan di Matembo.

"Saat saya wawancara langsung, dia menyatakan bahwa dia yang memimpin langsung operasi itu dan anggotanya juga. Saya mau beritakan, dia (Kapolres Jayapura) bilang jangan diberitakan karena itu hanya manuver kelompok separatis yang menyudutkan polisi. Tapi tetap saya beritakan (tayang) 4 Agustus di Jakarta Globe. Mungkin itu yang juga, jika saya runut dari awal, dugaan latar belakang saya ditikam," ujarnya.

Bram yang ditemani wakil dari Aliansi Jurnalis Independen, Asep Kamarudin, meminta DPR mendorong penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang selama ini tak pernah tuntas. Para pelaku cenderung dibiarkan sehingga kasus-kasus yang sama terus terjadi.

"Kasus ini (kasus Bram) merupakan bagian kecil yang dilakukan aparat penegak hukum maupun sipil. Kami melihat terjadi impunitas. Kami menghitung sejak Januari 2010 hingga akhir 2010 terdapat 46 kasus kekerasan terhadap wartawan, tiga di antaranya kasus kematian wartawan. Tidak sama sekali tuntas kasus-kasus tersebut," kata Asep

Eva menyatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kapolda Jayapura untuk menanyakan perkembangan kasus Bram tersebut. Ia juga menyatakan akan meminta keterangan dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait tindak lanjut terhadap berbagai kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil.

"Kita akan angkat ke permukaan mengenai kasus ini. Kita memang sudah cukup banyak mendengar aduan-aduan ini dan kami bisa janjikan rapat kerja dengan Kapolri. Saya akan konfirmasi mengenai situasi itu," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com