Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Antikorupsi "Jalan di Tempat"

Kompas.com - 20/04/2011, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Kemitraan Partnership Laode M Syarif menilai, program antikorupsi di berbagai bidang, termasuk di instansi pemerintah, yang selama ini didengungkan oleh pemerintah, belum menunjukkan hasil alias jalan di tempat. Menurut dia, salah satu penyebab antikorupsi jalan di tempat adalah tidak ada komitmen yang serius dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperbaiki internal setiap lembaga.

Hal ini diungkapkan Syarif dalam diskusi bertajuk "Mencegah Korupsi di Lembaga Trias Politica" di Gedung Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (20/4/2011).

"Bagaimana bisa berjalan kalau para pengambil keputusan di legistlatif, eksekutif, dan yudikatif justru yang lebih banyak bersentuhan ataupun melakukan korupsi," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan, anggota badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat justru terlibat dalam sejumlah kasus korupsi maupun dugaan suap. Seperti pada kasus dugaan suap cek pelawat untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom. Dalam kasus ini, terdapat 26 anggota Dewan yang menjadi tersangka menerima suap untuk memenangkan Miranda. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor gerakan antikorupsi hanya menjadi slogan semata, tetapi susah untuk dijalannya.

"Tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi tersebut. Harusnya program antikorupsi pemerintah bisa bersifat holistik atau menyeluruh. Semua yang terbukti bersalah harus ditindak," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Mochammad Jassin mengatakan, untuk memberantas korupsi dan menjalankan program antikorupsi, seharusnya wewenang lembaga KPK jangan sampai dikebiri hingga hanya mendapatkan wewenang sebagai lembaga pencegahan saja. KPK juga perlu melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi.

"Ada yang mengatakan kalau KPK cukup pencegahan saja. Nanti kalau kita sosialisasi pencegahannya saja malah ditertawakan. Kalau mau berantas korupsi, KPK juga perlu ada penindakan. Kita, kan, harus bersatu padu untuk berantas korupsi dan menjalankan program antikorupsi ini," tandasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com