Presiden Yudhoyono Buka Rapimnas Kadin

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan membuka Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4/2011). Rapimnas Kadin Indonesia berlangsung pada 1-3 April di Jakarta dan Makassar.

Ketua Kadin Indonesia Suryo B Sulisto, dalam siaran pers yang diedarkan, mengatakan, pada pembukaan Rapimnas ini, Kadin memastikan akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman sekurangnya dengan tujuh kementerian.

Tujuh kementerian tersebut adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Kesepahaman untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kesepahaman untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri tentang Kerja Sama Peningkatan Perdagangan dan Investasi serta Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Dunia Usaha.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup tentang Kemitraan Strategis dalam Kerangka Visi dan Misi untuk Mengelola dan Melindungi Lingkungan Hidup di Indonesia, Kementerian Perindustrian tentang Kesepahaman Pengembangan dan Penguatan Industri Nasional, Kementerian Perdagangan tentang Peningkatan Koordinasi untuk Memajukan Perdagangan Indonesia, serta BKPM tentang Kesepahaman Koordinasi Pengembangan Potensi, Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha, dan Promosi Daerah.

"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan ekonomi pemerintah dengan peran serta swasta dalam pembangunan," kata Suryo.

Ia juga mengatakan, Rapimnas kali ini juga mengagendakan diskusi yang terfokus pada konektivitas daerah-daerah. Kadin memandang kurangnya infrastruktur perhubungan, baik jalan antarkota maupun pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai feeder bagi pelabuhan besar masih jauh dari mencukupi. "Pemberdayaan daerah kuncinya terletak pada infrastruktur dan investasi," katanya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Rapimnas Anindya Bakrie mengatakan, Rapimnas bertema "Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN" itu sangat penting karena bertepatan dengan momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN.