Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Tak Mungkin Lapor Tanpa Bukti

Kompas.com - 21/03/2011, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Keadilan (PK) yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syamsul Balda, mengatakan, tetap menghormati proses hukum dan mekanisme yang berlaku untuk menyelesaikan kisruh PKS akibat tudingan pendiri PKS Yusuf Supendi terhadap tiga elit PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Anis Matta dan Hilmi Aminuddin.

Namun, Syamsul sendiri tak mau berburuk sangka. Menurutnya, Yusuf tentu tak sembarangan dengan pengaduannya.

"Orang sekapasitas beliau yang juga pendiri PK tentu ketika mnyampaikan sesuatu pasti punya data fakta, saksi, dan bukti. Dia tidak mungkin fitnah. Kalau itu fitnah, sama saja dengan bunuh diri. Saya rasa beliau tidak bunuh diri," ungkapnya kepada wartawan melalui hubungan telepon, Senin (21/3/2011).

Mantan Wakil Presiden PK yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PK pada periode 1999-2004 ini menilai, tindakan Yusuf sebagai bentuk kekecewaannya karena merasa didzalimi oleh sejumlah elit PKS.

"Dia sudah minta islah di internal partai. Tapi tidak bisa. Akhirnya lari ke BK DPR RI," tambahnya.

Mengapa kemudian muncul peristiwa yang membuat Yusuf merasa didzalimi? Syamsul mengatakan, ini diakibatkan perubahan wajah PK ke PKS yang sangat berbeda.

" PKS itu memang jauh berbeda dengan PK. PKS lebih pragmatis, PK dulu idealis," tandasnya.  

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan kader PKS, Yusuf Supendi berencana melaporkan elite PKS ke KPK atas dugaan penggelapan dana kampanye sebesar Rp10 miliar dalam pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta, dimana PKS mengusung Adang Daradjatun. Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya tak ambil pusing dengan langkah yang diambil Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com